Infografis
Laksamana TNI (Purn) Marsetyo membuka pemaparannya dengan menyampaikan kembali perintah Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, agar Indonesia menjadi negara yang kuat, yang bukan hanya melindungi kedaulatan Indonesia, tetapi juga melindungi mineral dan kekayaan alam Indonesia.
Namun, menurut beliau, Presiden Prabowo menginginkan agar Indonesia tetap berpegang teguh pada politik bebas dan aktif.
“Pak Prabowo memandang semua negara sebagai sahabat asalkan (negara itu) jangan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia,” tutur beliau.
Terkait meningkatnya sikap agresif China di LCS, ketua Dewan Guru Besar UnHan RI itu menyatakan bahwa salah satu akar permasalahan yang muncul adalah ketidaktaatan China pada UNCLOS meskipun negara itu meratifikasi hukum laut internasional itu.
“UNCLOS 1982 merupakan pegangan bagi negara-negara anggota ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara), tetapi tidak menjadi pegangan bagi China,” papar Profesor Marsetyo.
Dalam pandangan beliau, situasi di LCS makin mengemuka setelah pemerintahan China pada tahun 2023 memperluas garis putus-putus berbentuk U yang sebelumnya dikenal dengan istilah sembilan garis putus-putus menjadi sepuluh garis putus-putus.
Menurut Profesor Marsetyo, berbekal sepuluh garis putus-putus tersebut, China mengakui sekitar 83 ribu km2 ZEE Indonesia sebagai ZEE China.
“Wilayah seluas itu setara dengan dua setengah kali lipat pulau Bali,” pungkas beliau.
Sementara itu, dalam paparannya, Broto Wardoyo mendiskusikan mengenai sikap asertif China yang cenderung mengalami peningkatan dari awal tahun 1970-an hingga tahun 2023 yang lalu. Namun ia juga mempertanyakan apa yang menyebabkan China berkembang menjadi asertif.
Baca Juga: Maksimalkan Perekonomian Natuna, Pemprov Kepri Siapkan Pendaratan Kendaraan di Dermaga
“Bila kita menggunakan peribahasa ‘tak ada asap tanpa api,’ maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tindakan asertif China itu asap atau api?,” tanya beliau.
