Minim Keterwakilan Perempuan di Kabinet, Pakar: Implikasi Buruk Pemerintahan Baru!

M Nurhadi Suara.Com
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 07:22 WIB
Minim Keterwakilan Perempuan di Kabinet, Pakar: Implikasi Buruk Pemerintahan Baru!
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama foto calon menteri (Dok. Gerindra)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tahun ini, Prabowo Subianto menerapkan sejumlah syarat untuk menggaet menteri – menteri yang akan membantunya di dalam pemerintahan. Menurut Juru Bicara Prabowo, Dahnir Anzar Simanjuntak menyebutkan kabinet pemerintahan mencari menteri dan jajarannya dengan tiga kriteria utama yakni memiliki integritas dan komitmen antikorupsi, kompetensi, dan loyalitas. Pemilihan menteri memang menjadi hak prerogatif presiden.

Saat ini sejumlah nama telah masuk dalam bursa calon menteri kabinet Prabowo Subianto. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Veronica Tan. Namun, sejumlah pakar menyayangkan minimnya keterwakilan perempuan dalam kabinet ini.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai hal tersebut sangat disayangkan. Apalagi dalam hitung-hitungannya, keterwakilan perempuan di bakal kabinet Prabowo-Gibran tidak sampai 20 persen.

"Dari nama-nama yang dipanggil dan diproyeksikan menjadi menteri dan wakil menteri, terlihat bahwa jumlahnya sangat minim bahkan tidak sampai 20 persen ya dari harapan keterwakilan perempuan 30 persen. Tentu itu sangat disayangkan," katanya seperti dikutip Antara.

Baca Juga: Baliho "Terima Kasih Jokowi" Bertebaran Tanpa Ma'ruf Amin, Ada Apa?

Titi menilai bahwa secara ideal, jumlah keterwakilan perempuan harusnya semakin menguat dari pemerintahan yang sebelumnya kepada pemerintahan berikutnya. "Tapi justru kalau dari sisi perkembangan terbaru, keterwakilan perempuan di kementerian mengalami penurunan," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap minimnya keterwakilan perempuan dalam kabinet tersebut tidak menjadi indikasi tersisihnya peran perempuan dan seolah menjadi tidak penting di pemerintahan yang baru.

Ia juga berpendapat apabila jumlah perempuan di posisi-posisi strategis pemerintahan semakin rendah, maka akan memberikan impresi yang buruk pada pendidikan politik, seolah-olah tata kelola pemerintahan tanpa keterlibatan perempuan pada posisi strategis merupakan hal yang wajar. "Saya kira pemerintahan yang baru harus menjelaskan mengapa pemilihan menteri sangat minim dalam menyodorkan keterwakilan perempuan," kata Titi Anggraini.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Baca Juga: Pilihan Diksi Dianggap Kurang Tepat Usai Temui Prabowo, Giring Ganesha Dirujak Netizen

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI