"Karena produk ini baru dibuat dan tidak memiliki label, apotek memberikan label warna biru yang disebut etiket biru. Selama ini, jika prosesnya dilakukan dengan benar—dari dokter ke apotek dan diberikan kepada pasien secara individual—tidak ada masalah. Namun, yang tidak diperbolehkan adalah jika produk ini diproduksi secara massal dan dijual secara luas, bahkan secara online, tanpa memenuhi persyaratan produksi kosmetik yang baik. Hal ini dapat berisiko bagi konsumen jika terjadi masalah," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa industri memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap komposisi produk sesuai dengan yang didaftarkan dan dinyatakan aman serta berkualitas sebelum mendapatkan izin edar.
"Pemerintah melalui BPOM melakukan pengawasan pascapemasaran melalui kegiatan sampling dan pemeriksaan sarana produksi. Jika pelaku usaha atau industri tersebut terbukti tidak aman, maka konsumen yang cerdas adalah benteng terakhir untuk melindungi diri mereka dari produk yang tidak aman," tuturnya.
Sebelumnya, BPOM menghentikan sementara produksi sebuah pabrik _skincare_ di Bandung yang diduga terlibat dalam peredaran produk kosmetik beretiket biru secara ilegal. Produk _skincare_ beretiket biru seharusnya hanya diberikan setelah konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter. Tanpa itu, peredarannya dianggap melanggar hukum.
Pelanggaran ini semakin serius karena produk tersebut dijual bebas di pasaran, termasuk di marketplace, dan berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan bahkan meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang.