Infografis
Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mencatat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan nilai investasi sebesar Rp9.117,4 triliun
"Ini adalah total investasi selama 10 tahun (pemerintahan Jokowi)," ujar Rosan dalam konferensi pers "Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan 10 Tahun Capaian Investasi di Era Presiden Jokowi" seperti dikutip Antara, Selasa (15/10/2024).
Secara rinci, Kementerian Investasi/BKPM mencatata periode pemerintahan Jokowi pertama, yaitu pada triwulan IV tahun 2014 hingga 2019, realisasi investasi mencapai Rp3.294,3 triliun.
Sementara itu, pada periode kedua, yang berlangsung dari triwulan IV 2019 hingga triwulan III 2024, total investasi yang berhasil direalisasikan mencapai Rp5.823,1 triliun.
Sektor manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menyerap investasi selama 10 tahun terakhir.
Rosan mengatakan, stabilitas ekonomi dan politik yang baik selama pemerintahan Jokowi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita ini terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, regulasi, dari segi izin dan lainnya sehingga mereka juga merasakan bahwa kita ini melakukan reformasi kebijakan-kebijakan," jelas dia.
Pemerintah juga melakukan reformasi kebijakan secara struktural, seperti yang terlihat pada pengesahan Omnibus Law pada 2020-2021. Kebijakan ini dinilai sangat positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Reformasi ini juga berkaitan dengan hilirisasi dan perbaikan sistem perizinan yang lebih efisien, sehingga memberikan dampak yang baik terhadap sektor investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Jelang Lengser, Jokowi Masih Resmikan Infrastruktur
Selama 10 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja mencapai 13.836.775 orang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
