Infografis
Diketahui, pada 12 September 2022, pihak EMA melaporkan KWS dan EEES lainnya ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dan pencucian uang.
Arsa juga mengungkapkan bahwa pada Desember 2022, EEES menagihkan pembayaran pajak kepada EMA untuk periode Maret hingga Desember 2021, meskipun EMA belum menerima pendapatan dari WK Sengkang pada periode tersebut.
"Kami terkejut menerima surat penagihan pajak dari EEES, padahal EMA tidak pernah menikmati pendapatan dari WK Sengkang pada periode itu. Kami semakin curiga ketika diketahui bahwa ada perubahan skala prioritas penggunaan pendapatan dari WK Sengkang yang dilakukan oleh EEES dengan amandemen terhadap perjanjian fasilitasnya dengan kreditor, di mana EEES memprioritaskan pembayaran utangnya kepada kreditor di atas pembayaran pajak dan royalti kepada pemerintah RI. Kami khawatir bahwa hal tersebut akan menyebabkan tidak dibayarkannya pajak dari WK Sengkang," imbuhnya.
Kemudian, lanjut Arsa, surat penagihan pajak tersebut kemudian dibatalkan oleh EEES pada Juni 2023, namun masalah perpajakan EMA tetap menjadi persoalan, di mana KPP Migas masih menagih EMA atas pajak pendapatan yang tidak pernah diterima.
"Kami memahami bahwa kasus ini merupakan kejahatan kerah putih, namun kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak kami. Ini menjadi pelajaran penting bagi industri energi di Indonesia tentang pentingnya transparansi dan keadilan dalam kerja sama bisnis, terutama dengan perusahaan asing," pungkasnya.
