Infografis
Suara.com - Debat perdana pra-pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024 berlangsung panas, Minggu (6/10/2024) kemarin. Salah satu jawaban yang mengagetkan datang dari cagub 02, Dharma Pongrekun ketika ditanya oleh Ridwan Kamil mengenai penanganan pandemi Covid-19 yang sempat mewabah di seluruh dunia beberapa tahun silam.
Alih – alih memberi jawaban, Dharma justru berujar bahwa Covid-19 merupakan agenda terselubung dari negara asing. Padahal, Dharma seharusnya merespons pertanyaan RK dengan memberikan penjelasan bagaimana pemerintah melindungi masyarakat jika pandemi kembali terjadi.
Dharma memang tak berlatar belakang profesi kesehatan. Dia adalah pensiunan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal polisi atau komjen pol. Pangkat ini ada di urutan kedua dalam hirarki perwira tinggi Polri, dengan lambang bintang tiga. Tentu saja jawaban itu tak layak diucapkan dari seorang perwira tinggi.
Gaji Dharma Porekun Sebelum Jadi Cagub DKI
Baca Juga: Terbatas Dana, Cagub Independen Dharma Pongrekun 'Sulit' Temui Warga
Sebelum menjadi cagub DKI Jakarta, Dhrama berkarier di kepolisian. Gaji Dhrma dari profesi tersebut berdasarkan kepangkatannya berkisar Rp5.485.800 - Rp6.211.200.
Gaji ini tidak termasuk tunjangan kinerja menurut kelas jabatannya. Dengan golongan sebagai perwira tinggi, bukan tidak mungkin Dharma menempati kelas jabatan 16 – 18 dalam tunjangan jabatan. Besarnya Rp20 juta hingga Rp34 juta per bulan.
Sayangnya citra mantan anggota Polri ini rusak mengingat pencalonannya dalam Pilgub DKI diwarnai dengan skandal. Dharma yang maju lewat jalur independen bersama wakilnya Kun Wardana diduga mencatut ribuat data KTP warga DKI Jakarta untuk memenuhi syarat dukungan.
![Cagub Jakarta Dharma Pongrekun. [Tangkapan Layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/06/66905-dharma-pongrekun.jpg)
Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas NIK dalam KTP. NIK tersebut dicatut untuk mendukung pasangan Dharma dan Kun. Hal ini bisa terjadi lantaran syarat pencalonan independen salah satunya adalah mengumpulkan fotokopi identitas pendukung sedikitnya 8,5 persen dari total jumlah pendukung.
Isu majunya Dharma dalam pencaturan politik DKI Jakarta sebenarnya sudah tercium sejak awal 2024 lalu. Dia memang bukan orang baru. Sebelumnya, Dharma bekerja di instansi kepolisian.
Baca Juga: Teori Konspirasi Dharma Pongrekun di Debat Pilgub Jakarta Jadi Sorotan: Stand Up Comedy
Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun merupakan seorang purnawirawan Polri. Ia lahir pada 12 Januari 1966. Sebelum pensiun, jabatan terakhirnya yakni sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Ia lulusan Akpol 1988 yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhirnya yaitu sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
