Infografis
Suara.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diakses oleh perusahaan yang mengumpulkan dan membawa produk-produk UMKM ke luar negeri alias agregator. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan ekosistem UMKM Indonesia.
Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Satya Permana mengatakan, selama ini, program KUR belum mengakomodir para agregator. Padahal agregator juga membutuhkan insentif pembiayaan.
"Tidak perlu sama seperti usaha mikro, kita subsidi (bunganya) 3 persen saja itu bisa membantu skala kecil menengah," ucap Temmy dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan di kantor KemenKopUKM, Jakarta Selatan, Kamis, (3/10/2024).
Menurutnya, skema KUR untuk agregator juga dapat membantu pelaku usaha mikro memperluas jangkauan produknya.
Baca Juga: Kredit Perbankan Melambat, Bos BI Bilang Begini
“KUR Klaster misalnya yang ada saat ini, dapat memperkuat rantai pasok dengan mendukung perajin lokal dalam meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan pasar,” jelasnya.
Selain agregator, KemenKopUKM juga mendorong KUR dapat menyasar Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada rantai pasok Pemerintah dan BUMN, terdapat lebih dari 8.146.219 produk dan 346.857 penyedia UMKM dalam e-katalog LKPP, tetapi realisasi transaksi belanja produk UMKM baru mencapai Rp208,5 triliun atau 43% dari total belanja sebesar Rp844,2 triliun. KemenKopUKM berharap, realisasi tahun ini bisa mencapai Rp400 triliun, semua UMKM dapat mengambil manfaat dari program ini.
“Maka, pasarnya masih besar bagi UKM, yang salah satunya perlu didorong melalui sektor pembiayaan,” kata Temmy.
Berdasarkan catatan Kemenkop, mayoritas penerima kredit UMKM adalah usaha mikro sebesar 46,21 persen, diikuti oleh usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan menengah sebesar 22,53 persen.
“Target porsi kredit perbankan ke UMKM sebesar 30 persen kami juga tidak yakin bisa tercapai. Sampai saat ini baru sekitar 19,6 persen. Maka, ada pekerjaan rumah yang belum selesai,” ujar Temmy.
Baca Juga: BI Rate Turun Jadi 6%, Bunga Kredit Ikutan?
Dia berharap, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto dapat mengakomodir usulan KUR untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Agregator.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi KemenKopUKM Ali Manshur menambahkan, tujuan KemenKopUKM mengusulkan adanya KUR Agregator ini adalah untuk memperkuat pembiayaan bagi pelaku UKM.
“Skema-skema pembiayaan itu menyasar pelaku usaha mikro dengan mendorongnya dari bawah untuk naik kelas. Sementara kami mencoba menariknya dari atas. Karena itu, kami sedang merumuskan KUR Agregator di atas plafon Rp500 juta. Tetapi harus dipastikan pengaksesnya adalah pelaku UMKM,” terangnya.
Ali menambahkan, dalam mendukung inovasi pembiayaan dan investasi bagi UMKM, KemenKopUKM juga mengembangkan beberapa program prioritas.
Pertama, Program SME EPIC memberikan pendampingan kepada UMKM untuk terhubung dengan investor, termasuk pelatihan pitching dan business link up.
Kedua, Program Bisnis Layak Funding (BISLAF) menyediakan bantuan bagi lebih dari 180 UMKM dalam melakukan pitching kepada penyandang dana, sementara lebih dari 1.720 UMKM lainnya akan tetap mendapatkan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan.
Ketiga, SME IPO membantu UMKM memasuki pasar modal melalui forum pasar modal, pelatihan terstruktur, business matching, serta kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memonitor proses IPO (Initial Public Offering).
