Infografis
Belum kelar mimpi buruk ketimpangan negeri ini, tokoh-tokoh kunci dalam industri ekstraktif juga merupakan orang-orang yang dikenal luas oleh publik. Empat menteri dalam deretan menteri dengan kekayaan diatas Rp1 miliar menikmati keuntungan dari industri pertambangan. Hal ini menunjukkan adanya akses monopoli yang memuluskan akumulasi pendapatan bagi pejabat publik.
Mirisnya lagi, tidak sedikit triliuner di Indonesia yang bertengger dalam kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Ada 17% atau 7 menteri Jokowi yang tercatat memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun. Selama periode 2019 sampai 2023, rerata kekayaan menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua mencapai Rp478,17 miliar per orang.
"Akumulai kekayaan para menteri tersebut jika dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dapat terdistribusi kepada 32,85 juta anak di seluruh Indonesia," sebut temuan CELIOS itu.
Pedihnya masalah ketimpangan ini juga ditopang oleh kekuatan korporat yang terus menguntungkan para pemilik modal dan menyisihkan kepentingan para pekerja. Di banyak perusahaan besar, paket kompensasi untuk para eksekutif seringkali jauh melebihi gaji para pekerja biasa dan berkontribusi pada akumulasi kekayaan yang besar.
"Sebaliknya, para pekerjanya justru mendapatkan gaji yang tidak dibarengi dengan tambahan insentif yang signifikan. Di kala pemerintah terus merawat triliuner bangsa, masyarakat kecil justru dibiarkan menerjal pahitnya hidup yang terpinggirkan," pungkas laporan itu.
Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rasio gini Indonesia per Maret 2024 sebesar 0,379. kondisi menandakan ketimpangan antara orang kaya dan miskin di dalam negeri masih lebar.
Data BPS juga menyebutkan bahwa distribusi pengeluaran meningkat pada kelompok 40% bawah (miskin) dan sedang (menengah). Sementara pada kelompok 20% atas atau orang kaya menurun.
Meski demikian, rasio gini tersebut sudah lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,388. Juga turun dalam 10 tahun terakhir.
