Infografis
Suara.com - Perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena dihadapi tantangan yang cukup serius. Perlambatan ekonomi global, volatilitas pasar, serta ketidakpastian geopolitik turut mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.
Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research institute Piter Abdullah Redjalam dalam Diskusi Media Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) bertema "Mengurai Tantangan Sengkarut Kebutuhan Investasi vs Kepastian Hukum di Indonesia".
Lebih lanjut Piter menguraikan dalam menghadapi situasi ini, Indonesia perlu mengadopsi strategi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional dengan tetap menjaga kepentingan domestik. Piter Abdullah menuturkan, Indonesia membutuhkan aliran investasi untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian.
“Namun, tidak mungkin mengharapkan investasi datang ketika kepastian hukum tidak bisa diwujudkan di Indonesia,” ujarnya ditulis Kamis (26/9/2024).
Baca Juga: Investasi Hilirisasi ala Jokowi Kian Menggeliat di 5 Tahun Terakhir
Kepastian hukum merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya.
"Stability, predictability, dan fairness, merupakan kunci utama investasi. Situasi hari ini, tiga hal itu masih jadi tantangan besar investasi di Indonesia," kata Partner Visi Law Office Rasamala Aritonang yang sekaligus merupakan mantan Kepala Perancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rasamala memaparkan, Corruption Perception Index dua tahun belakangan di angka 34 meskipun sebelumnya sempat diatas angka 40. Artinya, saat ini pemberantasan korupsi ternyata mundur, proses pemberantasan korupsi melemah. Ini tentu menjadi perhatian para calon investor.
Selain itu, lanjut Rasamala, masih banyak aturan-aturan dari aspek penegakan hukumnya yang tidak jelas.
"Misalnya kerjasama investasi besar yang ditandatangani BUMN. Saya bertemu dengan beberapa direksi BUMN, mereka takut mengambil keputusan karena akan berhadapan dengan ancaman pidana. Begitu juga dengan direktur perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BUMN," katanya.
Baca Juga: Lima Perusahaan Asing Tanam Duit Rp2,51 Triliun di IKN
Begitu pula di sektor pertambangan. Ketika ditanya media strategi menghadapi mafia di sektor pertambangan sekaligus membenahinya, Rasamala menyebutkan kunci pembenahannya terletak pada ketegasan aparat.
“Saya tegaskan penegak hukum harus tegas jika ditemukan suap menyuap maka harus diproses. Begitu pula yang menghadapi harus segera diproses hukum jangan ditunda agar mereka mendapat kepastian,” jelasnya.
Pun demikian ketika media menanyakan langkah KPK yang terkesan kurang cepat dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari hingga melakukan pemeriksaan terhadap Tan Paulin, sosok yang disebut beberapa waktu lalu sebagai Ratu Batu Bara dari Kalimantan Timur.
Rasamala mengungkapkan dorongannya agar KPK bekerja lebih baik lagi. Terutama dengan adanya seleksi calon pemimpin KPK saat ini.
“Tentunya diharapkan yang calon pimpinan terpilih adalah yang berintegritas memiliki profesionalisme dalam bidang pemberantasan korupsi. Tentu kita harapkan dalam penegakan hukum ini selain oleh KPK juga bisa mengawasi proses penegakan hukum oleh pihak kejaksaan dan juga kepolisian. Saya kira itu penting bagi KPK mengembalikan reputasinya dengan melakukan penegakan hukum secara profesional dan berintegritas. Ke depan itu saya rasa yang perlu kita awasi bersama media dan masyarakat,” jelas Rasamala.
Rasamala melanjutkan, salah satu yang harus diperbaiki adalah saat ini investor sulit memprediksi saat berhadapan dengan risiko hukum.
“Ini yang harus diperbaiki sistem hukum, strukturnya diperbaiki, lembaga penegak hukum bekerja baik, perubahan dari sisi substansi aturan UU menghasilkan produk yang tidak multitafsir, bagaimana substansi itu ikut mendorong investasi dengan baik ease of doing business,” jelasnya.
Algooth Putranto, Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya di kesempatan serupa mengatakan beratnya menarik investasi kalau pelaksanaan regulasi tidak beres dan kepastian hukum tidak ada.
“Investor sudah pasti akan melihat, karena mereka akan bertaruh investasinya yang tidak hanya setahun dua tahun, tapi investasi dalam jangka panjang. Oktober besok tanggal 20 tentu akan ada perubahan pemerintahan, dan menjadi pertaruhan. Kalau Prabowo sebagai presiden yang baru tidak dapat menangkap emosi masyarakat, kemungkinan Prabowo tidak akan banyak mendapat dukungan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang baru. Jadi Prabowo harus tanggap dengan keresahan masyarakat," ujar Algooth.
