Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk menyokong kebutuhan pangan di IKN.
"Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri," ucap Presiden memberikan keterangan pers usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur seperti dikutip Antara, Kamis (26/9/2024).
Jokowi mencontohkan kebutuhan sayuran, buah hingga beras bisa disuplai dari daerah sekitar IKN.
"Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana," ucapnya.
Baca Juga: Menerka Niat Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut: Upaya Greenwashing Demi Tambal Utang Negara
Jika kebutuhan tidak mencukupi dari Provinsi Kaltim, Presiden mengatakan kebutuhan pangan untuk IKN juga bisa disuplai dari provinsi-provinsi lainnya.
Namun, Kepala Negara menyebut seharusnya Provinsi Kaltim bisa mendukung kebutuhan pangan untuk IKN tanpa harus suplai dari provinsi lain.
"Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain, tetapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat," ujar Presiden.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di IKN.
"Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim," kata Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek.
Baca Juga: Pindah Ibu Kota Mandek? Jokowi Dinilai Sengaja Tunda Keppres, Ada Apa?
Ia mengatakan, saat ini Kaltim belum mandiri dalam ketahanan pangan, sebab pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi.
