Beras Mahal Petani Miskin, SPI Desak Prabowo Pecat Kepala Bapanas

Tim Liputan Bisnis Suara.Com
Kamis, 26 September 2024 | 06:08 WIB
Beras Mahal Petani Miskin, SPI Desak Prabowo Pecat Kepala Bapanas
Ilustrasi beras murah. [Ist]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, petani di Indonesia semakin miskin karena harga gabah rendah sekali. Di sisi lain, harga beras di Indonesia menurut World Bank termahal di ASEAN.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyebut, Jokowi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, harus bertanggung jawab. Keduanya tak memiliki keberpihakan kepada petani.

"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram. Praktik seperti ini hanya terjadi di era Jokowi," papar Henry ditulis Kamis (26/9/2024).

Masalah ini, menurut Henry pernah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun tidak ada tindaklanjutnya. Berkali-kali, SPI mengkritik kebijakan Bapanas tapi ya sami mawon. Sama-sama masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.

"Saya kira, Kepala Bapanas memang harus diganti. Dia harus bertanggung jawab. Kalau Pak Jokowi sebentar lagi kan diganti Pak Prabowo. Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," beber dia.

Dia berharap, pemerintahan Prabowo memilih figur yang anti neo-liberalisme untuk memimpin Bapanas. Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani.

Tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.

"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," kata Henry.

Satu hal lagi, menurut Henry, alih fungsi lahan pertanian di era Jokowi, cukup luas. Dia mencatat lebih dari 1,5 juta hektare.

Baca Juga: Perum Bulog: Perlu Ada Solusi Inovatif untuk Mengatasi Ketahanan Pangan

"Ini hanya terjadi saat Jokowi. Misalnya, berapa ribu hektare sawah yang musnah untuk Bendara Kertajati, jalan tol, PIK dan PSN-PSN lainnya. Jangan heran kalau kesenjangan lahan pertanian semakin menjulang," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI