Infografis
Suara.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui program Tanggung Jawab dan Sosial Lingkungan (TJSL) terus memperkuat daya saing mitra UMKM melalui program pelatihan dan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Bekerja sama dengan Go UKM, program ini berlangsung di Banyuwangi pada 12-13 September 2024, pekan lalu.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa program ini membantu UMKM memahami pentingnya pendaftaran hak cipta, merek dagang, paten, hingga desain industri.
"Dengan perlindungan HAKI, UMKM dapat memperluas pasar dan melindungi produknya dari duplikasi, baik di pasar domestik maupun internasional," ujarnya ditulis Kamis (19/9/2024).
Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, UMKM menyumbang 60% terhadap PDB nasional. Namun, hanya sedikit yang memiliki HAKI. Program ini bertujuan menjawab tantangan tersebut, sehingga UMKM dapat meningkatkan nilai tambah dan inovasi produknya.
Baca Juga: Ikut Kembangkan Bisnis UMKM, ASDP Gandeng Go UKM Beri Pelatihan-Penerbitan HAKI
ASDP memilih enam UMKM binaan untuk menerima pelatihan intensif, meliputi pengenalan jenis-jenis HAKI dan prosedur pendaftaran.
"Kami juga memberikan pendampingan teknis, termasuk pengecekan dokumen, agar pengajuan HAKI berjalan mulus," tutur Shelvy.
Adapun 6 mitra binaan terpilih terdiri dari berbagai sektor usaha, mulai dari kerajinan tangan, oleh-oleh khas daerah, hingga F&B.
Perlindungan HAKI tak hanya memberikan jaminan hukum, tetapi juga menjadi strategi bisnis jangka panjang. Merek yang terdaftar mampu memperkuat posisi UMKM di pasar, mengurangi risiko sengketa, serta menciptakan keunggulan kompetitif.
Melalui inisiatif ini, ASDP mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 8: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perlindungan HAKI bagi UMKM berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing tinggi.
Baca Juga: Erick Thohir Kenalkan Aplikasi Naksir UMKM, BRI Turut Ambil Peran
Program ini mencerminkan komitmen ASDP dalam pemberdayaan masyarakat sekitar daerah operasional sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.
