Infografis
Bahlil menambahkan bahwa keputusan ini sejalan dengan kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Kebijakan tersebut direncanakan akan dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Bahlil juga berencana untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasojo.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil meminta PLN untuk lebih fokus dalam mengembangkan sistem transmisi dan jaringan listrik.
Dikutip dari Antara, Bahlil menegaskan, salah satu faktor yang menghambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) adalah infrastruktur yang masih belum optimal. Dalam target kebijakan energi nasional, diharapkan pada tahun 2025 bauran energi dapat mencapai 23 persen.
Namun, pencapaian angka ini menjadi sulit karena infrastruktur yang diperlukan untuk menghubungkan daerah-daerah yang memiliki potensi EBT dengan wilayah lain masih belum tersedia.
"Bapak Dirut PLN harus fokus pada pembangunan transmisi, jika tidak, maka pembangunan transmisi akan dilakukan oleh pihak swasta yang melanggar undang-undang kelistrikan yang ada, sehingga kita perlu membagi tugas," ujarnya.
