Infografis
Suara.com - Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membuat 44 kementerian dinilai banyak pihak tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran semata.
Meski demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah jika rencana itu benar adanya.
"Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu, masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda," kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (12/9/2024).
Menurut Bahlil pembentukan kabinet ini merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden Terpilih.
Baca Juga: Kabinet Gemuk Prabowo, Keponakannya Sebut Duitnya Sudah Siap
"Penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini, jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan," kata Bahlil.
"Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja," tambahnya.
Meski demikian, Bahlil meyakini betul bahwa Prabowo akan mempertimbangkan secara matang rencanya tersebut.
"Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri.
Baca Juga: Bahlil Buka Suara Soal Kabar Jumlah Menteri Kabinet Prabowo Ada 44
Saat ini, DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian.
”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
