5 Kritik Pedas Faisal Basri untuk Era Jokowi: Dari IKN Hingga Politik Kabinet

Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri tutup usia pada Kamis (5/9/2024) pagi sekitar pukul 03.50 WIB. Faisal Basri dikenal sebagai cendekiawan sekaligus tokoh oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia tak segan – segan memberikan kritik tajam dan ekstrem dalam kebijakan pemerintahan Jokowi, terutama dalam sektor ekonomi. Berikut adalah lima kritik paling ekstrem Faisal Basri kepada pemerintah Jokowi.

1. Kebijakan yang Gagal Atasi Over-konsumsi Rokok

Pertama, Faisal mengkritik keras Presiden Jokowi karena dinilai gagal meregulasi peredaran serta konsumsi rokok di Indonesia. Pengeluaran untuk rokok ini sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata – rata pendapatan.

"Bayangkan saja 60 persen rakyat Indonesia pengeluarannya di bawah Rp35.000 per hari. Sedangkan sigaret kretek menjadi pengeluaran nomor dua terbesar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin," kata Faisal dalam diskusi Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Minggu (1/9/2024). Melihat data ini, Faisal menilai kebijakan pengendalian rokok di era Jokowi sama sekali tidak berhasil.

Dari hasil studi PKJS UI disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dalam 10 tahun terakhir tidak efektif untuk menekan jumlah perokok, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja.

"Negara jangan sampai mau dikooptasi oleh industri rokok, termasuk lobi politik oleh industri rokok harus dibersihkan, dan Undang-Undang Kesehatan harus diberikan otoritas yang lebih keras untuk mengatur," ujarnya.

2. Tidak Memiliki Rencana Matang dalam Pembangunan IKN

Di tengah gagap gempita pemindahan IKN Nusantara, Faisal Basri sangat vokal melempar kritik bahwa IKN tidak dibangun dengan perencanaan yang matang. Ia menyoroti soal ketidakjelasan skema pembiayaan proyek tersebut. Awalnya, pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Padahal, pemerintah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN.

3. Program Hilirisasi Nikel Untungkan Cina

Hilirisasi nikel banyak disinggung Prabowo – Gibran bahkan sejak masa kampanye. Keduanya menyebut program inilah yang bisa menaikkan pendapatan Indonesia. Tentu saja, kebijakan hilirisasi tak bisa lepas dari kritik Faisal Basri. Ia menilai bahwa program hilirisasi nikel hanya menguntungkan China sebagai mitra utama Indonesia dalam hal investasi dan ekspor.

Menurut Faisal Basri, program hilirisasi nikel tidak memberikan manfaat bagi Indonesia karena tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tidak menciptakan lapangan kerja yang banyak, dan tidak memperhatikan dampak lingkungan.

4. Menteri Masuk Tim Sukses Kampanye Bukannya Membantu Presiden

Gejolak politik 2024 juga tak luput dari kritikan pedas Faisal Basri. Dia menyoroti para menteri yang justru rajin masuk tim sukses dan berkampanye alih – alih menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.

Dari catatan Faisal setidaknya ada 15 menteri dan wakil menteri yang saat ini doyan kampanye dan masuk tim sukses. Faisal pun secara gamblang menyebut nama sejumlah menteri yang asik berkampanye, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

5. Mengeruk Kekayaan Negara untuk Politik Dinasti

Masih hangat di ingatan kita bahwa sejumlah petinggi pemerintahan mengeruk kekayaan negara untuk membangun politik dinasti, menempatkan sanak saudaranya dalam jabatan strategis pemerintahan.

Dalam tulisan terakhir di blog faisalbasri.com. Ekonom Senior ini menyebutkan Untuk merajut asa wujudkan Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera, Kita berbagi cerita dan cara, Bukan memonopoli mau sendiri dan mimpi kosong, Bukan dengan memaksakan kehendak dengan bedil.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni