Infografis
Sedangkan sekarang, deflasi lebih dipengaruhi oleh kebijakan yang menekan daya beli masyarakat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan naik menjadi 12 persen.
Lebih lanjut, ekonom itu juga menyoroti bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, seperti kenaikan harga BBM dan PPN bakal turut mempercepat inflasi. Hal ini semakin memberatkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang kian tertekan.
"Akhirnya mereka (masyarakat kelas menengah) ‘memakan tabungan’ atau ‘Mantab’. Nah kita lihat dari tahun 2022 ketika seharusnya pemerintah mempertahankan daya beli, kemudian juga masih dalam hal pemulihan ekonomi, tapi pemerintah menaikkan harga Pertalite yang saat itu sebagai BBM yang paling banyak digunakan oleh masyarakat," jelasnya.
Nailul juga menyoroti penurunan inflasi inti (core inflation) yang rendah pada Agustus 2024, yang hanya mencapai 1,52 persen secara kalender berjalan (ytd).
Dengan kondisi ini, Celios memperingatkan bahwa pelemahan daya beli dapat terus berlanjut dan berdampak lebih luas pada sektor ekonomi nasional, terutama dengan adanya potensi kenaikan inflasi pada 2025 akibat peningkatan PPN menjadi 12 persen.
"Jadi inflasi inti sebelum pandemi itu rata-rata 3-4 persen core inflation-nya. Kemudian pada tahun 2023 kemarin inflasi intinya kecil sekali 2,8 persen, bahkan sampai Agustus 2024 pun inflasi inti itu hanya berkisar 1,52 persen dan ini menjadi salah satu indikator berarti ada yang bermasalah sebenarnya dari sisi permintaan," beber dia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers Senin (2/9) menilai deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut di sepanjang 2024 utamanya disebabkan oleh suplai melimpah.
Terkait dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat, ia mengatakan perlunya kajian lebih lanjut.
"Saya tegaskan kembali bahwa fenomena deflasi empat bulan ini lebih ditunjukkan dari sisi suplai, artinya masih terjadi di sisi penawaran. Jika hal ini kemudian (dipengaruhi) pada pendapatan masyarakat, maka kita perlu kaji lebih lanjut untuk bisa membuktikan asumsi tersebut," kata Pudji.
Baca Juga: Wapres Sebut RI Belum Maksimal Garap Ekonomi Syariah
