Infografis
Suara.com - 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN Karya tengah menghadapi krisis keuangan.
Beban utang yang menumpuk akibat proyek-proyek infrastruktur yang ditugaskan Jokowi menjadi salah satu penyebab utamanya.
Dalam laporan Sinarmas Sekuritas baru-baru ini mengungkapkan BUMN konstruksi mengalami lonjakan utang akibat sejumlah proyek penugasan Jokowi mulai jalan tol, pembangunan kereta cepat hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tingginya biaya proyek, ditambah dengan kendala teknis dan administrasi, membuat perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
Baca Juga: Mulyono Jadi Trending, Ternyata Pernah Viral Gegara Ojol, Ini Sebabnya
Dari sejumlah perusahaan BUMN Karya, seperti PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT PP Tbk (PTPP) telah menjadi penanggung utang terbanyak.
Dari empat BUMN konstruksi, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan jumlah utang terbesar.
PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk tercatat memiliki utang sebesar Rp81,33 triliun, atau 89 persen terhadap total asset. Posisi kedua ditempati PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk senilai Rp56,24 triliun (triwulan I-2024) atau setara 87 persen dari asset (triwulan I-2024).
Posisi ketiga adalah PT PP (Persero/PTPP) Tbk dengan jumlah tang sebesar Rp42,52 triliun, atau 73 persen dari nilai asetnya. Selanjutnya PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk dengan nilai utangnya Rp26,94 triliun, atau setara 74 persen dari aset.
Bahkan secara terang-terangan, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan penugasan Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu penyebab membengkaknya rugi perseroan.
Baca Juga: Serba Garuda, Begini Penampakan Patung Burung Garuda di Tengah Embung Bandara IKN
Menurut Agung, terdapat dua komponen utama yang mempengaruhi keuangan perseroan sepanjang 2023, yakni beban bunga yang cukup tinggi dan membengkaknya beban lain-lain karena adanya kerugian yang ditanggung PSBI.
“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, awal Juli 2024.
Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar. Sedangkan beban lain-lain, meningkat 310,16% menjadi Rp5,4 triliun.
“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” kata Agung.
