MotoGP 2024 di Mandalika Terkendala Hosting Fee, Pengamat Desak Pemerintah Daerah Tidak Lepas Tangan

Iwan Supriyatna Suara.Com
Rabu, 28 Agustus 2024 | 07:07 WIB
MotoGP 2024 di Mandalika Terkendala Hosting Fee, Pengamat Desak Pemerintah Daerah Tidak Lepas Tangan
Francesco Bagnaia, pebalap tim Ducati Lenovo, menampilkan performa prima di sirkuit Mandalika. (pixabay/ Jiří Rotrekl)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sebulan menjelang penyelenggaraan MotoGP Seri Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, masih ada persoalan hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sports sebesar Rp 231 miliar.

Pemerintah Daerah NTB didesak agar tidak lepas tangan. Apalagi penyelenggaran ajang balap motor paling bergengsi di dunia adalah pertaruhan kredibilitas negara.

Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan dan harus ikut membiayai hosting fee senilai Rp 231 miliar untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada 27-29 September 2024 mendatang.

Jika tidak, ajang balap motor paling bergengsi di dunia dan berdampak bagi akselarasi perekonomian NTB itu, dipertanyakan keberlanjutannya.

Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr M Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee yang mencapai Rp 231 miliar tidak sedikit. Meski demikian, menurut Firmansyah, MotoGP harus bisa berjalan.

“Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini,” kata Firmansyah ditulis Rabu (28/8/2024).

Menurut Firmansyah, ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia.

“Karena ini terkait nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas negara jadi taruhan. Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan event tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu,” kata Firmansyah.

Oleh karena itu, menurut Firmansyah, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar. Sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.

Baca Juga: Gelaran MotoGP Buat Okupansi Hotel Milik PPRO Meningkat

Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar pinalti yang nilainya ratusan miliar, juga konsekuensi lain dan paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI