Infografis
Suara.com - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Capacity Building dan Studi Banding ke Provinsi Kepulauan Riau pada 23-25 Agustus 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan salah satu tujuannya adalah mempelajari pengendalian inflasi daerah nonprodusen.
Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau sebagai lokasi kegiatan dengan pertimbangan kesamaan karakteristik sebagai daerah nonprodusen dan tipologi daerah dengan wilayah daratan yang relatif terbatas.
Kegiatan ini diikuti oleh TPID Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Kepala Perwakilan BI Jakarta, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Direksi BUMD terkait. Turut hadir pada kegiatan ini TPID Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya Bank Indonesia dan Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta narasumber Prof Bustanul Arifin
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, diskusi antar TPID mencakup sharing informasi strategi 4K untuk pengendalian inflasi daerah, terutama program-program unggulan yang dilakukan.
Baca Juga: UMKM Pembiayaan BRI Unjuk Gigi di MBF Bank Indonesia
Pada K1, yaitu Keterjangkauan Harga, dilakukan melalui pengawasan harga dan stok, pelaksanaan pasar murah bekerjasama dengan distributor dan stakeholder TPID terkait, penetapan Peraturan Gubernur terkait pedoman dan petunjuk teknis pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting," ujar Arlyana, Selasa (27/8/2024).
Kemudian, pada K2 yaitu Ketersediaan Pasokan, TPID Provinsi Kepulauan Riau memiliki program unggulan yaitu Strategi Penanggulangan Inflasi Cabai Merah Segar di Kepulauan Riau (Senandung Kepri). Program ini berhasil membawa Kepri meraih penghargaan TPID Provinsi Terbaik di Kawasan Sumatera tahun 2023.
Mengingat tipologi daerah kepulauan, TPID Kepulauan Riau juga fokus pada K3 yaitu Kelancaran Distribusi, melalui prioritasisasi bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan dan optimalisasi penyedia angkutan tol laut.
"Untuk mendukung distribusi bahan pangan dilakukan pembangunan dan revitalisasi pasar, bantuan cool box dan sapras, pelatihan pengelola pasar, serta digitalisasi pasar rakyat," jelasnya.
Selain itu juga dilakukan penguatan Komunikasi Efektif (K4), melalui penguatan sinergi dengan Forkopimda, pengendalian ekspektasi dan koordinasi media, serta konsolidasi dengan pelaku usaha dan pedagang melalui asosiasi distributor.
Baca Juga: Biaya BI-FAST Naik? Ini Penjelasan Bank Indonesia
Pada sesi diskusi Bustanul Arifin menyampaikan pentingnya strategi pengendalian inflasi pangan di daerah nonprodusen dengan mempertimbangkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peta ketahanan dan kerentanan pangan oleh Bapanas menunjukkan bahwa Jakarta dan Kepulauan Riau sama-sama memiliki ketahanan pangan yang relatif baik.
"Beberapa strategi pengendalian inflasi pangan yang diusulkan untuk daerah nonprodusen diantaranya melalui penerapan pola KAD yang lebih inovatif dan komprehensif, didukung oleh komitmen kepala daerah," tutur Bustanul.
KAD yang dilakukan bisa lebih mendalam hingga pendampingan petani ataupun merambah ke ranah pergudangan dan pendampingan pihak ketiga.
Strategi pengendalian dapat berupa fasilitasi subsidi ongkos angkut (SOA), pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan skema G-to-G ataupun B-to-B untuk penguatan sistem logistik.
"Lalu, penyusunan sistem pergudangan dan cold chains untuk komoditas hortikultura, pengembangan lahan pangan khusus, hingga program urban farming P2L (Program Perkarangan Pangan Lestari) dengan hidroponik," pungkasnya.
