Infografis
Suara.com - Pakar Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru , Bahlil Lahadalia untuk tetap berpihak kepada rakyat dari sektor ketenagalistrikan.
Salah satunya,dengan tidak mengesahkan skema power wheeling yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).
"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar tidak mengimplementasikan power wheeling yang menyusup dalam rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan," ujarnya seperti dikutip Kamis (22/8/2024).
Marwan menjelaskan, power wheeling berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat. Kemudian, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta.
Baca Juga: Kapan BBM Subsidi Dibatasi? Menko Airlangga: Tunggu Menteri ESDM yang Baru
Dia menilai, sistem ketenagalistrikan harus dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dinikmati oleh masyarakat.
"Negara harus hadir secara kuat dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Bukan malah dinikmati oleh segelintir investor. Ini yang tidak bisa kita diamkan," imbuh dia..
Marwan melanjutkan, di masa Pemerintahan dan DPR RI untuk terus mengawasi jalannya RUU EBET menyusul kembali menguatnya skema power wheeling.
"Periode pembahasan dalam sidang DPR efektif hanya tinggal 1 bulan, Komisi VII DPR dan masyarakat harus bersatu mengawal jalannya pembahasan RUU EBET yang masih mencantumkan skema power wheeling dalam draft-nya," jelas dia.
Pada konsep power wheeling, urai Marywan, jaringan listrik negara digunakan bersama oleh swasta yang bisa memproduksi dan menjual listrik langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Usai Jadi Menteri ESDM, Bahlil: LPG Kita Impor Terus
"Nah, ini berisiko menaikkan biaya operasi ketenagalistrikan sehingga berpotensi menaikan tarif listrik untuk menanggungnya," pungkas dia.
