Cek Fakta
Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Ir. Bambang Haryo Soerkartono atau BHS bersama tim BHS Peduli melihat kondisi luapan lumpur lapindo di pusat pemantauan petugas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).
Bukan tanpa alasan, Politisi Senior Partai Gerindra ini ingin melihat dan menanyakan langsung kepada pihak PPLS terkait keamanan tanggul penahan dan volume luapan lumpur, apakah gerakan bumi atau gempa yang dimulai dari Cianjur telah merambat ke Garut, Sukabumi, Jawa Barat, kemudian dilanjut Erupsi Gunung Semeru, gempa Jember, Jawa Timur sampai di Mataram Lombok apakah berpengaruh terhadap kondisi di kawasan semburan lumpur.
"Apakah gempa atau gerakan bumi di Cianjur, Garut, Sukabumi Jawa Barat. Kemudian gempa di jember dan erupsi Gunung Semeru hingga Mataram, Lombok mempengaruhi kondisi sesar atau retakan yang ada di kawasan pusan semburan lumpur Lapindo, yakni sesar Siring dan sesar Watukosek, karena saat itu informasi petugas PPLS jumlah semburan lumpur sudah diatas cincin pengatur endapan sehingga pancaran lumpur tidak bisa dideteksi dengan baik dan bahkan ketinggian dari tanggul sudah mencapai 15 meter dengan ketebalan 11 meter," kata BHS, ditulis Senin (19/8/2024).
Lebih jauh, Anggota DPR RI 2014-2019 ini mengungkapkan jika menurut data 2 tahun lalu, semburan lumpur mencapai 100 ribu meter kubik perhari, ternyata informasi pimpinan petugas PPLS bahwa semburan sudah menurun di 47 ribu meter kubik perhari.
Baca Juga: PUPR Mau Ubah Lumpur Lapindo Jadi Tempat Wisata
"Karena lumpur lapindo ini masih berstatus bencana dengan adanya semburan lumpur berarti perlu adanya deteksi bawah lumpur terutama kedua sesar tersebut apakah ada perubahan pergerakan sehingga pancarannya menjadi membesar, dan ini belum dilakukan penyelidikan oleh PPLS karena kekurangan tenaga ahli," ungkapnya.
Masih menurut BHS, Karena kondisi darurat masih belum bisa di prediksi, sudah seharusnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan mitigasi bencana dengan melakukan sosialisasi tanggap darurat kebencanaan kepada masyarakat sekitar kawasan tanggul lumpur, dengan memasang alarm atau Early Warning System (EWS) yang disimulasi dengan alarm berbunyi keras kepada masyarakat setempat.
"Dengan simulasi, memasang alarm atau Early Warning System (EWS) agar masyarakat tanggap dan siap untuk lari menuju tempat berkumpul yang aman dan petugas BNPB serta BPBD siap melakukan evakuasi secara cepat, jika sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan di kawasan tanggul luapan lumpur Lapindo," paparnya.
"Simulasi kepada warga ini harus dilakukan secara periodik sehingga masyarakat terbiasa untuk melakukan penyelamatan diri," sambungnya.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini juga menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Pusat untuk mengasuransikan masyarakat beserta harta bendanya termasuk tanah dan rumahnya untuk bisa mendapatkan penggantian dari asuransi dengan mudah apabila terjadi bencana akibat gerakan yang berpangaruh terhadap semburan lumpur.
"Luapan lumpur lapindo ini masuk dalam kategori kebencanaan nasional, maka sudah menjadi keharusan semuanya disiapkan juga oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," harap BHS.
Bambang Haryo juga berharap, seyogyanya wisata lumpur lapindo ditangguhkan.
"Tidak etis jika kita berwisata di tempat yang masih dalam status bencana, dan apabila masyarakat ingin melihat kronologis kebencanaan seharusnya pemerintah Sidoarjo sudah mempersiapkan untuk mengadakan museum kebencanaan lapindo yang menceritakan tentang kronologis kejadian awal sampai dengan saat ini, seperti halnya museum merapi untuk edukasi masyarakat terutama generasi muda dan anak anak," pesannya.
BHS menegaskan jika luapan lumpur lapindo di Sidoarjo adalah bencana nasional, oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa lebih mengendalikan dan mempersiapkan apabila terjadi benih benih kebencanaan di kawasan luapan lumpur Lapindo.
"Dengan kesiapan yang matang dalam pengendalian, persiapan akan adanya benih-benih kebencanaan dikawan luapan lumpur tersebut oleh Pemerintah, sehingga diharapkan masyarakat Sidoarjo yang tinggal di sekitar luapan lumpur lapindo bisa antisipasi penyelamatan lebih awal," pungkas Bambang Haryo Soerkarton.
