Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia bakal melanjutkan program hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
Meski pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober 2024 mendatang tapi dirinya meminta Presiden Terpilih yakni Prabowo Subianto untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi ini.
Program ini dimulai dengan kebijakan tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material) komoditas nikel, bauksit, dan tembaga yang telah berhasil membuka ribuan lapangan kerja serta menambah pendapatan negara sebesar Rp158 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2024, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
“Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak mundur meski banyak negara-negara yang berusaha untuk menghalangi upaya Indonesia dalam mewujudkan program industrialisasi di dalam negeri.
“Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah,” tegasnya.
Melalui program hilirisasi industri tersebut, Presiden berharap semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif seiring cadangan sumber daya mineral pertambangan yang besar.
Baca Juga: Daftar Baju Adat Presiden Jokowi di Upacara 17 Agustus Sejak 2017, di IKN Bakal Pakai Apa?
Cadangan mineral pertambangan Indonesia harus menjadi fondasi utama dalam penguatan ekosistem industri pertambangan di Indonesia, baik untuk kebutuhan transisi energi, kendaraan listrik, maupun pembangunan Nusantara Baru.
