Suara.com - Transformasi digital semakin merambah ke berbagai sektor, termasuk industri mainan. Data terbaru menunjukkan bahwa 70% pedagang mainan di Indonesia kini telah mengadopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS.
"Bagi pengusaha mainan penggunaan QRIS sudah jadi kebutuhan. Di Bawah asosiasi kami sudah mencapai 70 persen pakai pembayaran digital. Karena ini menguntungkan tak hanya buat penjual, tapi pembeli juga yang tak perlu banyak bawa uang lagi kalau belanja," kata Ketua Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi Lukas dikutip Kamis (15/8/2024).
Kendati demikian Sutjiadi juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapkan penjual mainan di Indonesia terkait QRIS. Salah satunya soal jaringan telekomunikasi atau internet terutama di daerah. Ia juga mengungkapkan soal penjual di Bawah asosiasinya yang mengalami penipuan dari pembeli yang mengklaim sudah melakukan pembayaran namun kenyataannya belum masuk ke rekening penjual.
"Saya dapat informasi ada modus penipuan dari pembeli yang mengklaim sudah membayar pakai QRIS. Tapi ada juga yang mengeluhkan salah satu penyebabnya adalah jaringan internet," katanya.
Selain itu, Ia juga mengungkapkan adanya penjual mainan yang masih menganggap kalau penggunaan QRIS yang merupakan produk bank itu adalah haram. Tak hanya itu, ada juga penjual mainan yang mengeluhkan adanya pemotongan atau charge yang dibebankan kalau menggunakan QRIS.
Atas dasar itu, ia menyarankan agar pemerintah dan perbankan melakukan aturan yang lebih simpel dan bisa meniru China dalam hal pembayaran digital. Sutjiadi membagikan pengalamannya saat bertransaksi dengan pembayaran digital di China yang gratis tanpa biaya dan lebih tegas aturannya.
"Kalau di China semua penjual dan pembeli sudah lebih nyaman pakai Alipay atau WeChat Pay karena aturan pemerintahnya uang tunai sudah tak berlaku lagi. Jadi bisa tiru China, buat saja aturan tegas yang membuat semua orang menggunakan pembayaran digital," katanya.
Ditempat terpisah, Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan penyedia jasa teknologi digital menyakini pemerintahan selanjutnya akan memprioritaskan kemudahan jaringan internet ke seluruh daerah di Indonesia.
“Pemerintahan sekarang sebenarnya sudah on the track, terbukti peningkatan jumlah transaksi digital terus mengalami peningkatan di seluruh Indonesia. Saya menyakini pemerintahan selanjutnya akan menjadikan kemudahan internet di seluruh daerah sebagai salah satu prioritas utama kebijakannya,” ujarnya,
Baca Juga: BRI Permudah Transaksi Merchant, Gratiskan Biaya MDR QRIS
Terkait dengan keamanan QRIS, Indra mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.