Infografis
Suara.com - Koperasi Pemulung Berdaya atau Recycle Business Unit (RBU) Tangerang Selatan dipercaya menjadi salah satu penerima layanan dana lingkungan yang pertama dari pemerintah Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tersebut kepada Listiarsih selaku Ketua Koperasi Pemulung Berdaya di Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, di Jakarta Convention Center (JCC), pada akhir pekan lalu dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Mengambil tema ‘10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas’, Festival LIKE 2 merupakan agenda yang merangkum akumulasi kerja-kerja dan langkah korektif bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan dan Energi (khususnya energi terbarukan).
Diselenggarakan mulai dari 8 - 11 Agustus 2024, Festival LIKE 2 merupakan bagian dari persiapan menuju COP ke-29 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Baku, Azerbaijan, yang akan diadakan pada November 2024.
Festival LIKE 2 diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan beragam upaya yang telah dilakukan berbagai pihak di Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup, sekaligus menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam keterangan pers pada website Sekretariat Kabinet saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan kepada perwakilan masyarakat di Festival LIKE 2, Joko Widodo, Presiden Indonesia, menuturkan, “Kalau lingkungan tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak terjaga, yang paling berpengaruh nanti adalah terhadap kualitas hidup kita, baik berupa sakit, berupa kekeringan, kemudian tekanan terhadap pangan, itu saya kira yang harus menjadi perhatian kita bersama.” kata Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan selain (SK) Hutan Sosial dan TORA, akan diserahkan juga dukungan kepada masyarakatndalam kerja aksi lingkungan berupa sertifikat dana layanan masyarakat dari BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup), bukan APBN, tetapi dana yang berasal dari filantropi, dari bilateral kerjasama Iklim seperti Norwegia, Jerman, dan juga multilateral seperti GCF, GEF, termasuk Bezos Earth Fund.
"Dana-dana seperti ini untuk aksi iklim, untuk Folu Net Sink, untuk aksi lingkungan, ekonomi sirkular, dan lain-lain yang terus berkembang dan akan dilanjutkan," kata Siti Nurbaya Bakar.
BPDLH merupakan arahan Presiden Indonesia guna mendukung kerja-kerja masyarakat untuk lingkungan yang perlu difasilitasi. Sejumlah penerima manfaat di antaranya para penerima Kalpataru, sekolah Adiwiyata, perguruan tinggi, kelompok bank sampah, penggerak ekosistem ekonomi sirkular seperti Koperasi Pemulung Berdaya.
Baca Juga: Dipanggil Jokowi ke Istana Gegara Konflik PBNU-PKB, Gus Yahya: Beliau Perhatian
Layanan dana masyarakat untuk lingkungan dari BPDLH diproyeksikan dengan skala senilai 2.000-50.000 USD.
