Infografis
Suara.com - Opsi yang meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemborosan pangan demi mengurangi impor beras sangat sulit diwujudkan.
Terlebih opsi tersebut digaungkan di tengah terkuaknya skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294, 5 miliar.
Demikian disampaikan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Akhmadi menyoroti pernyataan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy yang mendorong masyarakat menghemat pangan demi membuat pemerintah tidak lagi melakukan impor beras.
Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca Juga: DPR Terus Desak Penegak Hukum Cepat Selidiki Skandal Demurrage Rp 294 Miliar
“Kalau benar (opsi) itu prihatin juga ya. Solusinya masyarakat harus diberikan edukasi yang baik agar tidak berprilaku boros pangan,” kata dia, Selasa (30/7/2024).
Akhmadi meminta, pemerintah dalam hal ini Bapanas pimpinan Arief Prasetyo Adi dapat mengurangi impor beras dengan memberikan edukasi tentang pangan alternatif kepada masyarakat. Menurut Akhamadi, Bapanas bisa memperkenalkan produk pangan alternatif seperti olahan jagung hingga sagu.
“Harusnya secara masif lebih dikembangkan. Mindset ini harus dimulai dari para pengambil kebijakan di pemerintah baru masyarakat,” ungkap Ahmadi.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Terlebih, lanjut Akhmadi, ketergantungan masyarakat akan beras masih sangat dominan.
“Untuk impor beras, selama ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat dominan atau pangan alternatif belum menjadi daya tarik di masyarakat. Menekan impor beras, saya kira masih terkendala ya untuk dilakukan,” tandasnya.
Baca Juga: Belum Usai Demurrage Impor Rp 294 Miliar, Harga Beras Melambung Imbas Rumitnya Jalur Distribusi
