Infografis
Suara.com - Industri perkelapasawitan hulu hingga hilir ini merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis agro nasional.
Sektor industri ini menjadi tumpuan pendapatan sekitar 4,2 juta orang, menghidupi sebanyak 20,8 juta jiwa, hingga menyumbang devisa sekitar Rp. 450 Triliun/tahun, didominasi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, yang dibacakan Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Setia Diarta, nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu–hilir nasional mencapai lebih dari Rp. 750 Triliun/tahun setara 3,5% Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2023 yang mencapai Rp. 20.892 Triliun.
“Apabila nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya di-take out dari total nilai ekspor nasional, maka terjadi ketimpangan neraca perdagangan,” kata Putu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/7/2024).
Baca Juga: Emiten Sawit TPAG Raup Laba Bersih Rp 1 Triliun di Semester I-2024
Kata dia, kondisi ini menunjukkan kontribusi ekspor kelapa sawit sangat dominan pada konstelasi ekonomi bangsa, berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional, hingga mampu menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Oleh karenanya guna menjaga produksi kelapa sawit utamanya bagi perkebunan kelapa sawit swadaya, sekaligus untuk turut serta dalam mendukung perekonomian negara, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang konsisten.
Organisasi yang menaungi ribuan petani ini bekerja langsung di lapangan, sehingga memahami permasalahan serta kebutuhan mendesak para petani sawit.
Atas kerja keras yang dilakukan SPKS, Medbun Award 2024 menganugerahi SPKS dengan apresiasi “Organisasi Petani yang Bekerja Nyata Melatih Petani Sawit,”.
Diungkapkan Ketua SPKS Nasional, Sabarudin, dengan diterimanya apresiasi tersebut pihaknya akan terus memberikan manfaat dan pelayanan kepada anggotanya, serta meningkatkan kinerja organisasi dalam perbaikan tata kelola sawit nasional.
Baca Juga: Kaltim Lagi Krisis Air, Greenpeace Indonesia Minta Pembangunan IKN Dihentikan
"Dengan adanya apresiasi ini, kami berharap dapat meningkatkan kinerja organisasi, termasuk SPKS, dalam melakukan perbaikan tata kelola sawit nasional ke depannya. Pekerjaan di tingkat tapak ini sangat penting karena memberikan manfaat langsung kepada anggota dan masyarakat luas. Tidak banyak organisasi yang bekerja hingga ke tingkat tapak, dan kami bangga bisa menjadi salah satunya," kata Sabarudin.
Lebih lanjut kata Sabarudin, dengan adanya apresiasi ini dapat memotivasi untuk terus memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat luas.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan,” kata Sabarudin.
Tercatat, SPKS juga telah mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petani kelapa sawit. Setiap tahun, organisasi ini memberikan pelatihan kepada 1.000 hingga 1.500 petani sawit yang tersebar di 22 kabupaten.
Pelatihan ini mencakup manajemen koperasi, keuangan, serta tata kelola yang baik untuk mendukung sistem sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
“Kami menyediakan berbagai materi pelatihan, termasuk buku saku, yang dibagikan secara gratis kepada petani. Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” ujar Ketua SPKS Nasional, Sabarudin.
SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit. Melalui pemetaan dan pendataan lahan, SPKS membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola. Selain itu, SPKS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik (STDB).
“Banyak petani swadaya yang tidak memiliki akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi hal ini dengan fokus pada mereka yang membutuhkan dukungan,” tambah Ketua SPKS Nasional, Sabarudin.
SPKS berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO. Tahun ini, SPKS menargetkan sembilan koperasi dengan total anggota sekitar 3.000 petani untuk masuk dalam proses sertifikasi ISPO. Koperasi ini mencakup area sekitar 7.000 hektare di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau.
Selain sertifikasi, SPKS juga berperan aktif dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan pendanaan dari BPDPKS.
SPKS menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan sarana-prasarana (Sarpras) bagi petani sawit swadaya untuk mengakses dana BPDPKS dan mendukung keberlanjutan produksi sawit.
SPKS terus berinovasi dalam mendukung transformasi komoditas sawit berkelanjutan. Selain fokus pada pelatihan dan legalitas, SPKS juga terlibat dalam pengembangan produk agrokimia ramah lingkungan.
Kerja sama dengan berbagai industri dan pemerintah telah terjalin untuk mengembangkan produk biosilika dari limbah sawit, yang memberikan nilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan.
Dengan dukungan yang konsisten, SPKS berkomitmen untuk terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
SPKS berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi industri sawit nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia.
