Infografis
“ID FOOD mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini dari Bandan Pangan Nasional untuk melaksanakan berbagai program pangan strategis seperti penyaluran bantuan pangan penanganan stunting dan mengelola stok dan pasokan 10 komoditas. Maka diperlukan dukungan yang kuat baik dari sisi pendanaan, regulasi, serta dukungan teknis dan non teknis. Kolaborasi lintas stakeholders menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program pangan strategis tersebut berjalan lebih baik di tahun ini, Sis Apik menyampaikan, pihaknya telah melakukan perbaikan di antaranya perbaikan infrastruktur penyimpanan, peningkatan kolaborasi dan kemitraan bersama pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan, dan UMKM), digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring serta percepatan dan efisiensi proses, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM.
“Fundamental ID FOOD sebagai korporasi juga akan terus kita perkuat. Ini merupakan tugas besar dan penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi kolaborasi antara ID FOOD dan BTN. Menurutnya, dukungan pendanaan dari BTN sebagai entitas perbankan dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan program bantuan pangan yang dijalankan ID FOOD.
“Langkah baik ini dapat menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan serta gizi masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting. Hal ini tentunya akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan,” terangnya.
Kedepannya, tentunya pelaksanaan program penanganan stunting ini akan terus ditingkatkan. Mengingat program ini bersifat strategis, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya untuk mempersiapkan generasi penerus, maupun sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi peternakan, sehingga dapat turut menjaga stabilitas telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.
Arief mengatakan, program penanganan stunting ini akan terus didorong dan tingkatkan pelaksanaannya. Untuk itu, tentunya membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas lagi, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun produksi.
