Infografis
Suara.com - Klaim mekanisme terbuka dan transparan terkait dengan lelang impor beras dinilai hanya omong kosong belaka lantaran menyisahkan skandal demurrage atau denda impor beras.
Klaim tersebut tanpa adanya penjelasan detail terkait importir dalam mekanisme lelang juga memunculkan dugaan adanya penyelundupan beras impor dalam skandal demurrage tersebut.
Demikian hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menanggapi klaim yang menyebut soal praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras namun tidak sesuai fakta demurrage. Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage.
“Untuk demurrage di pelabuhan kemarin itu ada mekanisme yang salah. Selama ini kan gak pernah dibuka. Sekarang itu harus diperiksa semua A sampai Z, diperiksa, apakah itu ada penyeludupan, ada impor gak benar, mekanisme pengadaan yang gak bener,” kata Trubus, Selasa,(23/7/2024).
Baca Juga: Aparat Penegak Hukum Didesak Usut Cepat Skandal Mark Up dan Demurrage Beras Impor
Trubus mengakui, bahwa lembaga terkait selama ini jauh dari kata transaparan terkait mekanisme lelang impor beras. Bahkan, kata Trubus, lembaga terkait tidak terbuka kepada publik secara detail terkait dengan masalah impor hingga pengadaan.
“Pernyataan yang katanya transparan, itu hanya pendapat dari aspek kekuasaan sendiri. Sangat jauh dari transparan selama ini. Selama ini impor-impor itu, pengadaan itu, tidak pernah dibuka ke publik,” beber Trubus,
Trubus turut mempertanyakan terkait mekanisme detail prosedur lelang impor beras. Parahnya, kata Trubus, publik tidak pernah mengetahui jumlah kebutuhan beras yang sesungguhnya.
“Tidak pernah dibuka. Kadang-kadang beras membusuk di gudang, mau impor lagi, padahal beras kemarin sudah banyak. Seperti itu, pernyataan itu terlalu berlebih-lebihan, hanya untuk pencitraan diri,” tandas Trubus.
Baca Juga: Skandal Mark Up Impor Rp 8,5 Triliun, Prioritas Beras Dalam Negeri Hanya Retorika
