Infografis
Suara.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membentuk satuan tugas atau satgas pemantauan barang impor. Satgas ini akan memantau barang-barang yang masuk ke dalam negeri secara ilegal.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, dasar hukum pembentukan satgas ini sesuai dengan Undang -undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, di mana pada pasal 38 ayat 1 menyebut pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.
"Satgas ini beranggotakan sebelas kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejasaan Lagung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenprin, Kemenkumham, BIN, BPPOM, BAKAMLA, TNIL, Dinas Provinsi Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan dan Kadin," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Menurut Mendag Zulhas, Satgas tersebut akan mengawasi aktivitas impor dari importir dan distributor di 7 komoditas saja. Komoditas itu diantaranya, Tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.
Baca Juga: Skandal Mark Up Impor Beras Berpotensi Bebani Devisa Negara
"Tujuannya menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan kondisi antara istilah efektif, pengawasan barang ketentu yang diperlakukan, tata niaganya," ucap dia.
Selain itu, bilang Mendag Zulhas, satgas juga akan memeriksa perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diperlakukan data niaga impor.
"Termasuk standar, SNI dan pajak. Kemudian, melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kebenaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Tadi sudah sebutkan jenis-jenis barang yang diawasi," sambung dia,
Mendag Zulhas menambahkan, satgas ini baru mulai bekerja dan melakukan penyidakan pada Senin pekan depan. Dia berharap, Satgas ini bisa membuktikan bahwa banyak impor ilegal beredar di masyarakat.
"Tapi satgas ini baru akan bekerja, hari Senin mungkin juklak-juknis sudah selesai. Selasa saya kira sudah akan kelihatan hasilnya nanti," pungkas dia.
Baca Juga: Banjir Impor Plastik, INAPLAS Minta Permendag 36 Diberlakukan Lagi
