Infografis
Suara.com - Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai para pihak yang terindikasi terlibat dalam skandal mark up impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,5 triliun tengah mencari selamat melalui program bantuan sosial (bansos) pangan beras.
Hal itu disampaikan Achmad Nur Hidayat menanggapi klaim yang menyebut bansos bantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Adapun bansos bantuan pangan beras kembali digelontorkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai pihak-pihak yang terkait melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata dia, ditulis Kamis (18/7/2024).
Dengan kondisi demikian, Achmad Nur Hidayat berharap, agar ke depan ada perbaikan tata kelola yang baik di lembaga terkait. Bagi, Achmad Nur Hidayat adanya skandal mark up impor beras ini merupakan buntut dari buruknya tata kelola beras di lembaga terkait.
Baca Juga: Skandal Impor Beras: Skema yang Dikorupsi, Lonjakan Harga dan Kerawanan Pangan Makin Nyata
“Tata kelola yang rendah memungkinkan munculnya oknum-oknum pemburu rente,” pungkas Achmad Nur Hidayat.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu,(14/7/2024).
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga: Skandal Impor Beras: Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit-bandit Ekonomi yang Nyolong Duit Negara
