Infografis
Suara.com - Ekonom Faisal Basri mengkritik keras soal rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang bakal menaikkan rasio utang RI terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 50 persen.
Faisal mengatakan akan ada dampak besar dari wacana itu, yakni pelebaran defisit hingga stabilitas keuangan yang bisa goyang.
"Kalau dipaksakan, ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal," kata Faisal Basri kepada wartawan dikutip Kamis (11/7/2024).
Faisal juga 'menyemprot' Prabowo dengan kata arogan tak kala memuluskan rencana itu demi menjalankan program yang ia janjian semasa kampanye.
Baca Juga: Ambisi Prabowo Muluskan Program Makan Bergizi Gratis, Gali Utang Hingga 50% dari PDB
"Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang," ucapnya.
Faisal Basri tidak yakin target Prabowo meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23% dari PDB akan terealisasi. Hal itu dinilai sulit tercapai, melihat rasio perpajakan Indonesia yang masih berada di level 10,21% pada 2023.
"Mana ada sih di dunia (tax ratio) yang naik dua kali lipat lebih? Nggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan (rencana tahun 2025) akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat," tutur ekonom Indef ini.
Sebelumnya Prabowo bakal mengkerek naik rasio utang terhadap PDB Indonesia hingga mencapai angka 50% dari posisi saat ini 36%.
Rencana menaikkan rasio utang ini demi memuluskan ambisi Prabowo untuk menjalankan program andalannya 'Makan Bergizi Gratis' yang diperkirakan menyedot anggaran ratusan triliun.
Baca Juga: Kemenperin Usulkan Insentif untuk Dongkrak Pasar Mobil Dalam Negeri
Hal ini diutarakan oleh adik kandung Prabowo sendiri, Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah wawancara dengan media asing Financial Times di London baru-baru ini.
Dalam laporan Reuters yang dikutip Kamis (11/7/2024) Hashim mengatakan Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujar Hashim.
Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.
Rencana ini kata Hashim sudah dibicarakan dengan Bank Dunia, lembaga itu kata dia tak mempermasalahkan kenaikan rasio utang ini.
"Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," lanjutnya.
Meski demikian, Hashim mengatakan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, baik pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya.
"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," ujar Hashim.
