Infografis
Suara.com - Pemerintah akan tegas dalam penyaluran BBM subsidi Pertalite dan Solar. Sebab, pembelian dua jenis BBM itu akan dibatasi mulai 17 Agustus mendatang.
Hal ini menjadi kado yang pahit bagi masyarakat, karena tidak lagi bebas mengisi BBM Pertalite maupun Solar.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kebijakan itu agar para orang kaya bisa membeli BBM pertalite. Sehingga, subsidi yang diberikan pemerintah selama ini belum tepat sasaran.
"Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Baca Juga: Siap-Siap Gigit Jari, Beli BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus
Namun, Ketua Umum PSSI ini masih menunggu aturan dari pembatasan Pertalite ini. Sebab, jelas Erick, operator seperti Pertamina akan menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan dari pemerintah.
"Karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong," ucap dia.
Selain BBM, Erick juga meminta perlu adanya pembatasan pada subsidi LPG dan listrik. Selain karena banyaknya orang kaya yang menikmati, pembatasan ini karena impor LPG juga masih tinggi.
"Kita berharap juga buat gas, karena LPG importnya tinggi sekali sekarang. Sama, jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik," beber dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan penting untuk masyarakat pada 17 Agustus. Salah satunya, pemerintah bakal membatasi penggunaan BBM subsidi, dan memberikan kepada yang berhak.
Menurut dia, pemberiaan subsidi saat ini masih dinilai kurang tepat sasaran, karena siapa saja boleh mengisi kendaraannya dengan BBM subsidi.
"Itu (pembatasan) sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," ujar Luhut yang dikutip dari Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (10/7/2024).
Dengan cara ini, Mantan Menkopolhukam ini melanjutkan, pemerintah bisa mengelola APBN dengan efisien, serta lebih hemat.
