Infografis
Suara.com - Pemerintah bersama pengusaha membentuk tim untuk mengusut adanya perbedaan data barang impor. Perbedaan data impor ini terjadi pada Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Negara Pengeskpor.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan perbedaan data impor setelah dilihat cukup besar.
"Nah, inilah rupanya yang kita ingin cari, di mana salahnya. Oleh karena itu, kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kementerian Perdagangan nanti tentu dengan siapa lagi, kita akan rumus bareng-bareng," ujar Zulkifli seperti dikutip Antara, Selasa (9/7/2024).
Mendag Zulkifli melakukan pertemuan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid guna mengatasi dugaan perbedaan data impor antara yang dimiliki BPS dan negara pengekspor.
"Kami, Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) dari berbagai diskusi, ketemu lah ada persamaan yang kita temukan, itu apa? Data, data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada di dalam negeri ini bedanya jauh, jomplang," kata dia.
Mendag memberi contoh, misalnya BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar AS, namun ketika data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar AS.
Dia bilang, beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data tersebut di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.
Oleh karena itu, Kemendag dan Kadin sepakat akan membentuk satgas untuk melihat di mana perbedaan data yang begitu besar.
"Karena begini, asosiasi juga beda-beda, kalau Apindo beda, kalau Hippindo lain lagi (datanya), beda sektor kan. Yang pedagang pakaian maunya begini, yang tekstil mungkin maunya lain lagi," beber Mendag.
Baca Juga: Usut Perbedaan Data Barang Impor, Mendag dan Kadin Kolaborasikan Satgas
Satgas yang bakal dibentuk juga akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan apakah benar barang impor ilegal marak di pasaran atau tidak.
