Pasok Stok Bersubsidi, PT Pupuk Indonesia Dukung Program Bantuan Pompa Irigasi Sawah di Kabupaten Bone

Sabtu, 06 Juli 2024 | 10:20 WIB
Pasok Stok Bersubsidi, PT Pupuk Indonesia Dukung Program Bantuan Pompa Irigasi Sawah di Kabupaten Bone
Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky (kanan) turut mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo (kiri) ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024) [ANTARA/HO-Pupuk Indonesia]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dalam agenda kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (4/7/2024) Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Bone. Salah satunya untuk meninjau program bantuan pompa irigasi persawahan.

Sedangkan PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 4.800 ton untuk awal Juli 2024 di Bone, Sulawesi Selatan, guna meningkatkan produktivitas padi dan kesejahteraan petani di wilayah itu.

Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, Panji Winanteya Ruky, Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia menyatakan stok pupuk bersubsidi ini adalah sebentuk dukungan untuk mendorong suksesnya program bantuan pompa irigasi dari Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Desa Jaling, Kabupaten Bone.

"Dengan adanya bantuan pompa irigasi dari pemerintah, petani di Bone sekarang sudah bisa menggarap lahannya hingga tiga kali dalam setahun, sudah seperti lahan pertanian di Indonesia pada umumnya," jelas Panji Winanteya Ruky.

Baca Juga: 300 Pompa Dibagikan di Kabupaten Bone Sulsel, Petani Laporkan kepada Presiden RI: Bisa 3 Kali Panen

"Agar mendapatkan hasil yang optimal tentu diperlukan ketersediaan pupuk, sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani juga bertambah. Pupuk Indonesia di sini hadir menjalankan perannya dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi," lanjutnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan program bantuan pompa irigasi, Panji Winanteya Ruky menyatakan bahwa lahan pertanian di Bone sebagian besar adalah lahan tadah hujan.

Agar tetap produktif, pemerintah memperbaiki irigasi melalui bantuan 300 pompa. Sebelumnya, petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga dalam setahun, petani hanya melakukan sekali masa panen.

Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Baca Juga: Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang bisa didapatkan di kios-kios. Kami berharap stok pupuk yang ada bisa diserap petani dengan optimal, sehingga produktivitas dan kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan," tukas Panji Winanteya Ruky.

Pada 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 137.342 ton di Kabupaten Bone. Rinciannya, pupuk urea 61.500 ton, NPK Phonska 61.290 ton, NPK kakao 2.100 ton, dan pupuk organik sebanyak 12.452 ton.

Ada pun stok pupuk bersubsidi yang kini ada di kios dan bisa langsung ditebus petani Bone adalah pupuk urea bersubsidi 2.682 ton dan NPK Phonska 2.101 ton.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok NPK kakao di kios sebanyak 34 ton. Stok pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan.

Guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang yakni empat gudang lini III atau di tingkat kabupaten, 7 distributor, 139 kios, serta 5 petugas lapang yang akan memastikan distribusi dan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan, termasuk melakukan pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI