Infografis
Suara.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Papua Barat mengalami inflasi tahunan pada Juni 2024 sebesar 3,73 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 4,56 persen (yoy).
Inflasi ini dipengaruhi kenaikan indeks harga dari lima komoditas yang memberikan andil terbesar. Yaitu beras, tarif angkutan udara, ikan tuna, bawang putih, dan tomat.
Dikutip dari kantor berita Antara, Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mencanangkan penanaman serentak komoditas penyumbang inflasi di kebun ketahanan pangan Kampung Susweni, Kabupaten Manokwari.
Inilah upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas pangan, sehingga harga tetap terkendali dan inflasi tidak mengalami peningkatan.
"Tujuan utama gerakan serentak yang dilakukan adalah menjaga ketersediaan dan kestabilan harga supaya inflasi tetap terkendali," ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere.
Baca Juga: 25 Pelaku UMKM Dapat Pelatihan Disnakertranskopumkm, Apakah Itu?
Pemerintah daerah intensif mengedukasi seluruh komponen masyarakat agar memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan tidur untuk pembudidayaan komoditas pangan lokal.
Peran aktif masyarakat dalam gerakan menanam berbagai jenis komoditas lokal dapat mewujudkan ketahanan pangan di daerah sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim.
"Cuaca ekstrem diprediksi terjadi Agustus, yang mengakibatkan suhu meningkat, terjadi kekeringan, dan gagal panen," tandasnya.
"Ada sejumlah komoditas pangan penyumbang inflasi yang ditanam, seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan lainnya," jelas Ali Baham Temongmere di Manokwari pada Jumat (5/7/2024).
Kegiatan budidaya tanaman pangan lokal ini melibatkan seluruh aparatur yang tersebar dalam 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi.
Baca Juga: 100 Peserta Termasuk UMKM Ambil Bagian dalam Indonesia Maju Expo dan Forum 2024
Hasil produksi kebun ketahanan pangan ini nantinya disuplai kepada sejumlah pedagang di Manokwari, guna menjamin ketersediaan pasokan sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas. Sementara itu, untuk mekanisme pendistribusian hasil panen akan dirumuskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat agar upaya mengendalikan inflasi tepat pada sasaran
"Apakah ada toko sendiri yang menampung hasil panen lalu dijual dengan harga murah atau seperti apa, nanti dirumuskan sama-sama," lanjut Ali Baham Temongmere.
Yacob Fonataba, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat menyatakan bahwa aparatur pemerintah daerah sudah semestinya menjadi contoh bagi masyarakat agar kampanye budidaya pangan lokal dapat diimplementasikan.
Pemerintah provinsi juga membuka ruang bagi masyarakat sekitar kawasan Susweni untuk berpartisipasi mengelola kebun ketahanan pangan yang sudah dilengkapi sistem irigasi pompa dan pipa.
"Kalau pemerintah tidak turun ke lapangan, bagaimana mungkin bisa mengajak masyarakat melakukan budidaya tanaman pangan," tandas Yacob Fonataba.
