Infografis
Suara.com - Melihat kondisi jumlah penduduk di Kota Depok, yang berada di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek terus bertambah, dibutuhkan transportasi seperti Biskita Trans Depok.
Keberadaan Biskita Trans Depok adalah kolaborasi Pemerintah Kota Depok dengan Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Pusat untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga kemacetan di wilayah Jabodetabek bisa teratasi.
Dikutip dari kantor berita Antara, Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Jumat (5/7/2024) menilai bahwa keberadaan Biskita Trans Depok mampu mengurangi kemacetan di Kota Depok.
"Salah satunya memecahkan kemacetan di Kota Depok. Memecahkan kemacetan ini tidak hanya melebarkan jalan," paparnya.
Baca Juga: 100 Peserta Termasuk UMKM Ambil Bagian dalam Indonesia Maju Expo dan Forum 2024
"Namun dengan adanya transportasi ini, bisa membuat kesadaran warga mengalihkan untuk menggunakan transportasi publik ini," ujar Mohammad Idris.
"Insya Allah bisa mengurangi mobilitas kendaraan bermotor di jalan. Ini adalah kolaborasi pemerintah kota, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Pusat pusat. Untuk kepentingan masyarakat," lanjutnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Depok, Jawa Barat, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah menyiapkan 44 halte untuk penumpang yang menunggu Biskita Trans Depok.
Dimulai dari Terminal Depok Jalan Margonda sampai Stasiun LRT Harjamukti.
"Kami sediakan 44 halte mulai Terminal Depok Jalan Margonda sampai ke Stasiun LRT Harjamukti," lanjut Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Baca Juga: Majukan UMKM di Aceh untuk Bersaing di Kancah Internasional, AMANAH Gelar Kelas Bisnis
Ia menambahkan bahwa Biskita Trans Depok saat ini masuk tahapan sosialisasi kepada masyarakat untuk enam bulan.
"Uji coba sudah dilakukan. Sekarang ini kami sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa nanti kami akan meluncurkan kalau sudah siap fasilitas halte sampai dengan soal kartu," tandasnya.
Selama masa sosialisasi enam bulan kepada masyarakat, Biskita Trans Depok mengenakan tarif nol rupiah. Sesudahnya harus mengunakan card seperti e-money.
"Masa sosialisasi enam bulan, untuk tarif nol rupiah," tegas Mohammad Idris.
