Infografis
Hingga Juni 2024, Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat telah mendampingi 631 pelaku UMKM dalam memperoleh NIB melalui OSS.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi RI, serta pimpinan instansi dan lembaga terkait lainnya.
"Kegiatan ini merupakan sinergi program antara Kementerian Koperasi UKM RI dengan Pemerintah Daerah, BPJPH Kementerian Agama, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan lembaga pembiayaan baik lokal maupun nasional," ujar Junaidi.
"Tujuannya adalah mempercepat sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil guna mendukung program Wajib Halal Oktober 2024," tutupnya.
