Infografis
Suara.com - Indonesia Port Editors' Club (IPEC) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar diskusi bertajuk "Mewujudkan Efisiensi Logistik Nasional" di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Dikutip dari kantor berita Antara, IPEC adalah wadah jurnalis yang melakukan peliputan di sektor kepelabuhanan, pelayaran, transportasi dan logistik. Tujuan menggelar acara ini adalah ingin memberikan sumbangsih positif melalui forum diskusi itu.
Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Tata Djuarsa, dan Sekjen DPP APBMI AJD Korompis. Juga para pemangku kepentingan dan asosiasi pengguna dan penyedia jasa pelabuhan, pelayaran, mau pun transportasi dan logistik.
"Diskusi yang digelar IPEC ini menjadi ajang interaktif solusi guna mengidentifikasi persoalan kendala kelancaran arus barang, agar terwujud layanan logistik yang efektif dan efisien," papar I Komang Wisnu Dananjaya, Kasubdit Pelayanan Jasa dan Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta, yang meresmikan diskusi itu pada Selasa (2/7/2024).
Baca Juga: Kemenhub: Perlu Kolaborasi Pemerintah-Swasta Biar Biaya Logistik Murah
Ditambahkannya bahwa bagi pelaku usaha logistik, efisiensi dan transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu. Karena itu pelaku usaha membutuhkan interaksi yang sederhana dan integrasi.
Inilah tantangan bersama bagi para pemangku kepentingan dan sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dalam platform logistik pemerintah. Serta diintegrasikan dalam satu sistem yang efisien.
Semangat efisiensi dan efektivitas ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan giat mengatur strategi efisiensi melalui National Logistik Ecosystem (NLE).
Melalui NLE, diharapkan dapat menyelaraskan arus lalu-lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang. Termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegarasikan dalam satu sistem kemudahan "single submission".
I Komang Wisnu Dananjaya menambahkan bahwa kolaborasi platform logistik pemerintah dan swasta yang diintegrasikan dalam single submission telah sejalan dengan semangat Ditjen Hubla Kemenhub.
Baca Juga: Cara Memilih Aset Kripto untuk Pemula: Panduan Lengkap
"Ditjen Hubla (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) Kemenhub terus mengikuti arus perkembangan zaman melalui digitalisasi, salah satunya proses pelayanan kapal dan barang melalui sistem inaportnet," tukasnya.
Untuk memudahkan akses layanan logistik, kolaborasi sistem-sistem pemerintah khususnya di pelabuhan, Lembaga National Single Window telah mengembangkan sistem aplikasi terkolaborasi yang disebut Sistem Single Submission Pengangkut atau SSm Pengangkut.
"SSm Pengangkut saat ini telah diujicoba di 46 Pelabuhan," jelas I Komang Wisnu Dananjaya.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua FIATA Regional Asia Pasifik mengatakan bahwa diskusi yang digelar IPEC ini mendorong agar mulai mempersepsikan kinerja logistik nasional kini lebih baik.
"Kalau sekarang kami mulai mempersepsikan yang baik-baik maka saya meyakini dua bulan ke depan, saya optimis investasi juga akan lebih banyak masuk ke Indonesia," paparnya.
Ketua FIATA Regional Asia Pasifik menekankan agar Indonesia tidak terpengaruh dengan penilaian World Bank atau Bank Dunia pada tahun lalu saat merilis Logistics Performance Index (LPI). Indonesia berada di peringkat 63 dengan nilai 3.0, pada 2023.
Biaya logistik nasional pun, dinilai World Bank pada tahun itu masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita jangan terpengaruh dengan penilaian Bank Dunia. Itu cuma persepsi. Marilah ke depan kita bicara baik soal logistik nasional ini," tukas Yukki Nugrahawan Hanafi.
Untuk mendongkrak LPI, ia menilai diperlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur, termasuk teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan kinerja logistik.
"Biaya logistik ditentukan dari pergerakan dan kenaikan volume," ujarnya.
Sementara itu, Akbar Djohan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan perlu ada lembaga yang menangani khusus soal isu-isu logistik.
"Perlu ada lembaga atau mungkin kementerian yang urusi soal logistik," jelas Akbar Djohan.
Asmari Heri, praktisi shipping mengatakan bahwa kini saatnya Indonesia mendengungkan bahwa logistik nasional ini sudah lebih baik dari pada negara-negara lain di dunia.
"Kalau pelabuhan-pelabuhan lain di luar negeri saat COVID-19 terjadi kongesti, di pelabuhan Indonesia tidak pernah terjadi," jelas Asmari Heri.
Direktur Utama Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penataan kargo di pelabuhan sesuai spesifikasinya untuk mewujudkan efisiensi logistik nasional.
