Regulasi, Inklusi Keuangan dan Masa Depan Kripto di Indonesia

Iwan Supriyatna Suara.Com
Selasa, 02 Juli 2024 | 11:25 WIB
Regulasi, Inklusi Keuangan dan Masa Depan Kripto di Indonesia
ilustrasi koin kripto. (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Industri kripto di Indonesia sedang mengalami transisi dengan adanya perpindahan pengawasan kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebelumnya berada di bawah naungan BAPPEBTI.

Jika sebelumnya kripto dianggap sebagai instrumen perdagangan, kini kripto berpotensi untuk diakui sebagai salah satu lembaga keuangan setara dengan bank.

Dalam konteks ini, teknologi blockchain menawarkan keunggulan yang signifikan dalam transparansi dan keamanan. Setiap transaksi menggunakan kripto terekam secara permanen dalam jaringan blockchain, memfasilitasi proses audit dan pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas regulasi seperti OJK.

Kemudahan aksesibilitas kripto juga menjadi nilai tambah, di mana siapa pun dapat mengelola dan menyimpan aset mereka sendiri dengan kontrol penuh tanpa perlu melalui perantara perusahaan atau bank.

"Bank merupakan penopang ekonomi terbesar dengan biaya operasional dan keamanan yang sangat besar. Teknologi blockchain sangat membantu mengurangi biaya operasional tersebut. NASDAQ, bursa saham di Amerika, telah menggunakan blockchain yang terbukti lebih murah, efisien, dan aman." kata Oscar Darmawan, CEO Indodax ditulis Selasa (2/7/2024).

Semua teknologi yang menggunakan blockchain memiliki jejak digital yang jelas, membuat kripto sulit digunakan untuk pencucian uang dan korupsi.

"Transaksi kripto mudah dilacak karena ada jejak digital yang tidak bisa dihapus, walaupun sudah terjadi beberapa tahun lalu. Ini mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran," tambah Oscar di event Indodax Goes to Campus di Universitas Prasetiya Mulya.

Di lain sisi, Oscar juga menyoroti potensi kripto untuk memberikan inklusi keuangan yang lebih luas.

"Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital ini. Dalam ekosistem kripto, tidak ada batasan geografis atau minimum saldo untuk memulai investasi. Ini memungkinkan akses ke layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau bagi sebagian besar masyarakat." ucapnya.

Baca Juga: Blockchain Diklaim Bisa Jadi Teknologi di Sektor Ekonomi Masa Depan

Menurut Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Ronabang PBK Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dalam upaya memfasilitasi dan mengatur pertumbuhan aset kripto yang berkelanjutan, BAPPEBTI akan menetapkan whitelist terhadap aset kripto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI