Infografis
Suara.com - Semakin pentingnya kemajuan dan penggunaan teknologi Geo Spasial jadi perhatian dalam Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024. Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) Kementerian LHK, diundang menjadi salah satu pembicara OTFF 2024 pada sesi “From satellite imagery to action on the ground: Linking data, people, and policy development of effective forest protection” yang diselenggarakan di Clarion Hotel The Hub, Oslo, Norwegia dari tanggal 25 – 26 Juni 2024.
Disamping Rasio Ridho Sani, pembicara lainnya adalah Tasso Azevedo (General Coordinator, MapBiomas), Christian Samper (Managing Director and Leader of Nature Solutions, Bezos Earth Fund), Jamal Annagylyjova (CBD Secretariat), dan Joana Faggin (Senior Researcher and team manager Deforestation-free Supply Chains, AidEnvironment) beserta Mikaela Weisse (Director Global Forest Watch, WRI).
Rasio Ridho Sani menyampaikan penegakan hukum yang konsisten menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Di Center Intelligence KLHK, penerapan sains dan teknologi merupakan elemen penting, termasuk penggunaan satellite imagery, dalam mendukung pengambilan keputusan. Penggunaan data dan informasi yang akurat merupakan keharusan dalam penegakan hukum.
Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat maka multi layer-multi tools analysis harus dilakukan, dalam monitoring dan penegakan hukum terkait gangguan keamanan kawasan hutan baik kebakaran dan perambahan serta pencemaran lingkungan. Multi-tools analysis yang dilakukan antara lain melalui pemanfaatan Satellite Imagery, Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI), dan Field Investigation.
Baca Juga: BMKG Kirim Surat ke Jokowi, Peringatkan Potensi Kekeringan dan Karhutla
Penggunaan teknologi dengan didukung multi-layer analysis termasuk penggunaan GeoAI telah mempercepat dan meningkatkan akurasi deteksi, intervensi, dan aksi penegakan hukum terhadap aktivitas terkait deforestasi dan pencemaran serta perusakan lingkungan.
Penerapan Multi-tools analysis yang dilakukan oleh Ditjen PHLHK berkaitan penggunaan GeoAI serta upaya penegakan hukum secara konsisten dan intensif yang dilakukan oleh KLHK dalam pengamanan hutan tropis mendapatkan apresiasi dan perhatian dari para peserta dan pembicara.
Mikaela Weisse, Director Global Forest Watch-WRI, mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh KLHK, termasuk inisiatif dan inovasi terkait penerapan Multi-layer analysis dengan GeoAI dalam monitoring kawasan hutan, khususnya terkait penegakan hukum.
Multi layers-Multi tools analysis merupakan perpaduan analisis citra satelit, penggunaan GeoAI, dan field investigation digunakan oleh Ditjen PHLHK untuk mendukung pengamanan dan penegakan hukum LHK yang efektif.
Penggunaan GeoAI yang dilakukan oleh KLHK juga menjadi perhatian Menteri Iklim dan Lingkungan Kerajaan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen yang telah melakukan kunjungan langsung ke Intelligence Center pada Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Eriksen melihat bagaimana penggunaan GeoAI dalam pemantauan karhutla dan perambahan kawasan hutan oleh KLHK.
Baca Juga: Wanti-wanti Menkopolhukam: El Nino Masih Terjadi Tahun Ini, Karhutla juga Berpotensi Meningkat
Untuk memperkuat upaya penegakan hukum KLHK terus memperkuat penggunaan teknologi penginderaan jauh (remote sensing menggunakan satellite imagery) dan GeoAI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dalam mendukung operasi penegakan hukum.
Sebanyak 2.133 operasi pengamanan lingkungan dan kawasan hutan telah dilakukan oleh Ditjen PHLHK, serta berhasil mengamankan kawasan hutan seluas 27.347.065 ha. Operasi penegakan hukum yang dilakukan juga berkontribusi terhadap penurunan laju deforestasi Indonesia, serta berdampak terhadap penurunan karhulta.
Dibawah kepemimpinan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar bahwa angka deforestasi Indonesia mencapai angka terendah dalam 33 tahun terakhir sebesar 0,13 juta hektar. Capaian penurunan angka deforestasi Indonesia ini telah mendapatkan apresiasi dalam OTFF 2024.
Rasio Ridho Sani menekan bahwa pentingnya penggunaan GeoAI dalam penegakan hukum LHK karena dapat meningkatkan percepatan pemantauan kawasan hutan serta karhutla. GeoAI juga mampu meminimalisir terjadinya human error dalam kegiatan analisis spasial serta membantu proses otomatisasi kegiatan analisis spasial, pelaporan, serta diseminasi data dan informasi.
Berbagai tantangan yang menjadi perhatian dalam Geo-AI antara lain kebutuhan data dan informasi yang akurat dan berkelanjutan untuk mengembangkan proses pembelajaran mesin (machine learning). Penggunaan GeoAI memerlukan media penyimpanan dan analisis data yang besar dan mumpuni. Kita memerlukan satellite imagery resolusi tinggi.
GeoAI juga memerlukan proses penyesuaian dan pengembangan berkelanjutan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir. Kapasitas personil yang mumpuni sangat diperlukan, dan harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.
Sementara itu, Rudianto Saragih Napitu, Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK mengatakan bahwa Ditjen PHLHK terus memperkuat pemanfaatan teknologi GeoAI untuk mengoptimalkan sistem penegakan hukum LHK di Indonesia seperti pembaharuan teknologi deteksi bukaan lahan dengan citra resolusi tinggi, peningkatan kapasitas personil dalam menindaklanjuti deteksi GeoAI, serta kolaborasi dengan pengelola tapak seperti KPH untuk menggunakan GeoAI sebagai panduan awal dalam melaksanakan pengamanan teritorial.
