Infografis
Suara.com - Kebobolan data Pusat Data Nasional (PDN) akibat peretasan yang menggunakan metode ransomware beberapa hari lalu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mengambil tindakan.
Terkini, mantan Wali Kota Surakarta itu meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN).
Dikonfirmasi oleh Yusuf, instruksi ini disampaikan dalam rapat di Istana Negara yang membahas insiden peretasan PDN pada Jumat (28/6/2024).
Ia menambahkan, dampak keseluruhan dari peretasan PDN belum diketahui secara pasti. Namun, ia memastikan, audit akan mencakup tata kelola serta aspek keuangan PDN.
"Tata kelola dan keuangan PDN akan kita dalami," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Yusuf menjelaskan, pihaknya belum pernah melakukan audit terhadap tata kelola PDN sebelumnya. Audit ini akan dilakukan setelah adanya instruksi dari Presiden, terutama karena server PDN telah diretas.
"Belum pernah dilakukan sebelumnya, ini karena insiden peretasan," tambahnya.
Mengenai durasi proses audit, Yusuf belum bisa memberikan kepastian kapan akan selesai, namun ia menegaskan bahwa audit akan dilakukan secepat mungkin.
Sebelumnya diwartakan, Presiden Jokowi mengadakan rapat khusus terkait peretasan PDN yang dilakukan oleh ransomware pada Jumat (28/6/2024) bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri PAN-RB Azwar Anas.
Baca Juga: Buntut Peretasan PDN, Cyberity: Menkominfo Budi Arie Harus Mundur
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Rabu (26/6/2024) juga mengungkap bahwa peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bermula dengan adanya upaya menonaktifkan antivirus Windows Defender. Tiga hari kemudian, sistem berhasil dibobol.
