Infografis
Suara.com - Pemerintah belum ada memberikan tanda-tanda untuk menaikan harga BBM pada Bulan Juli. Padahal, kurs rupiah yang anjlok hingga harga mintak mentah dunia yang naik sudah menjadi syarat harga BBM alami kenaikan.
Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian ESDM belum membahas mengenai kenaikan harga BBM ini.
Untuk diketahui, harga BBM non subsidi telah ditahan oleh pemerintah sejak Februari sampai Huni saja.
"Hingga saat ini tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM dengan Kementerian ESDM," ujar Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN yang dikutip, Jumat (28/6/2024).
Baca Juga: PIS Kelola 5.300 Pelaut Demi Distribusikan 161 Miliar Liter Minyak hingga LPG
Namun demikian, lanjut dia, pemerintah terus memolototi harga minyak dunia. Isa menilai, walaupun kurs rupiah melorot, tetapi harga minyak dunia masih sesuai harapan pemerintah dalam APBN 2024.
"Jadi kami belum terlalu mendapat tekanan dari sisi ICP, namun dari sisi kurs mulai dapat tekanan untuk subsidi BBM," jelas dia.
Selain itu, Isa menyebut, pemerintah juga masih tenang meski rupiah ambrol, karena konsumsi BBM justru lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
"Ini juga yang terus menerus perlu kita lakukan secara keseluruhan, subsidi masih bisa kami pantau dalam rentang yang sudah disiapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui rembetan pelemahan rupiah bisa berimbas pada subsidi bahan bakar minyak.
Baca Juga: Heboh! Konsumen Bayar Rp 150 Ribu Tapi Diisi BBM Cuma Rp 100 Ribu, Ini yang Terjadi Sebenarnya
Pasalnya, dalam penyusunan APBN 2024, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar di bawah Rp 16.000. Dengan begitu, hal ini berimbas pada belanja negara yang menggunakan uang asing.
"Maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasi menggunakan mata uang asing, seperti subsidi listrik, BBM, yang sebagian bahannya adalah impor, maka ada efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam jumlah subsidi, belanja subsidi BBM, listrik, dan LPG," beber dia.
