Infografis
Suara.com - SAFEnet atau Southeast Asia Freeedom of Expression Network, mengkritisi langkah pemerintah dalam menangani gangguan Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan ransomware.
Dampaknya tidak main-main, PDN lumpuh sejak Kamis (20/6/2024) hingga Senin kemarin, meski belakangan diklaim perlahan membaik.
Layanan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu layanan publik yang terdampak besar. Akibatnya, terjadi antrean berjam-jam dan penggunaan sistem manual dalam pelayanan paspor dan visa. Gangguan ini juga berimplikasi risiko kebocoran data yang sangat masif.
"Belum ada penjelasan dari pemerintah mengenai penyebab dan bentuk “gangguan” tersebut kepada publik, meskipun sudah muncul informasi di kalangan praktisi keamanan siber bahwa gangguan tersebut akibat adanya serangan ransomware," tulis SAFEnet, dalam keterangan resmi yang dikutip Redaksi Suara.com pada Selasa (25/6/2024).
Pemerintah melalui siaran pers No.409/HM/KOMINFO/06/2024 menyatakan adanya pelibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian RI (Polri), Kementerian/Lembaga terkait, PT Telkom Indonesia dan mitra penyelenggara lain dalam proses pemulihan. Hal ini menambah tanda tanya publik bahwa gangguan terjadi akibat kejahatan siber seperti “ransomware” atau peretasan.
SAFEnet mempertanyakan sikap pemerintah yang lagaknya 'tidak profesional'. Terlebih, data yang diakses oleh peretas adalah data privasi milik penduduk Indonesia.
SAFEnet juga mempertanyakan sikap Menteri Kominfo yang berkilah bahwa gangguan terjadi di PDN hanya “sementara”, menyiratkan menganggap remeh kerentanan jutaan data dan informasi di dalamnya
"Menteri Kominfo . Padahal, PDN menyimpan data yang bersifat pribadi dan rahasia serta kebocoran berarti juga ancaman terhadap keseluruhan keamanan nasional Indonesia. Tidak ada pembedaan apakah data tersebut ada pada PDN sementara maupun permanen. Justru, dengan demikian timbul pertanyaan," sebut SAFEnet.
Organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, termasuk hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital itu menyebut, sejak awal rencana pembangunan PDN pada awalnya menuai kritik dan kontroversi.
Baca Juga: Pusat Data Nasional Lumpuh Dibobol Hacker, Dulu Pernah Diingatkan Anies Saat Debat Capres
Selain maraknya kebocoran data pribadi masif yang berpusat pada institusi pemerintahan, pembangunan pusat data dengan mengintegrasikan penyimpanan justru menimbulkan risiko kebocoran data lebih besar.
