Suara.com - Pemerintah mulai menyusun anggaran untuk mengakomodir janji-janji kampanye pangan pemimpin terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya program makanan bergizi gratis.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memastikan kementerian/lembaga mana yang memegang anggaran makanan bergini gratis.
Menurut dia, perlu dirincikan lagi jalannya implementasi program makanan bergizi gratis.
"Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana, eksekusinya itu nanti dari tim Pak Prabowo yang akan jelaskan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Kala Sritex dan Industri Tekstil RI di Ujung Tanduk, Para Menteri Jokowi Justru Main Tunjuk
Bendahara Negara ini melanjutkan, jika memang tidak dimasukkan ke anggaran Kementerian/Lembaga, maka akan masuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Akan tetapi, anggaran senilai Rp 71 triliun, masih terus dibahas kepada pihak terkait termasuk ke tim Prabowo-Gibran.
"Tapi ya itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN, tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun," kata dia.
Sri Mulyani menegaskan program makanan bergizi gratis ini memang program jangan pendek menuju Indonesia emas. Program ini diberikan di ranah pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia sejak dini.
"Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp 71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN," jelas dia.
Baca Juga: Perusahaan Adik Kandung Prabowo Tanam Duit ke Anak Usaha Emiten Surge