Infografis
Suara.com - Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri. Saat ini, keputusan apakah HGBT akan diperpanjang atau tidak berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan sebetulnya yang terpenting bagi industri pengguna gas bumi adalah soal kepastian pasokan dan kepastian harga ketimbang harga gas murah.
Pihaknya menyadari bahwa konsistensi kepastian pasokan gas bumi saat ini sulit terealisasi karena masih terdapat sejumlah faktor yang harus dibenahi. Salah satunya terkait harga sebagaimana tercermin dalam program gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
”Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja nggak apa-apa. Yang penting adalah perlu kepastian pasokan,” ucap Achmad kepada pada Forum Gas Bumi 2024 dikutip Jumat (21/6/2024).
Baca Juga: IKD Luncurkan Delium Velocita DTX, Ban Performa Tinggi untuk Mobil Harian
Program HGBT yang mematok harga sebesar USD6 per MMBTU, kata Achmad, satu sisi memang sangat bermanfaat dan dinikmati industri pengguna gas bumi. Meski begitu di sisi lain pada saat yang sama negara harus menyubsidi ke sektor hulu migas sehingga produksinya akan sangat tergantung ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri.
Selain itu, di sisi lain lagi yaitu midstream dan downstream sebagai pihak pemilik serta pengelola infrastruktur penyaluran gas bumi, harga tersebut juga tidak mencapai nilai keekonomian. Situasi ini yang menciptakan ketidakpastian akan pasokan sehingga pada akhirnya juga tidak menguntungkan bagi pihak manapun.
”Padahal yang terpenting adalah kepastian pasokan gas ke industri,” tegasnya.
Maka Achmad berharap segera ditentukan skema yang pasti dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan koodinasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kesepahaman antara pelaku industri migas dan juga industri pengguna gas bumi.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, pada kesempatan yang sama menegaskan koordinasi lintas sektor tersebut sangat penting supaya terwujud keseimbangan yang tidak merugikan pihak manapun. Termasuk industri pengguna gas bumi tidak akan diuntungkan karena tercipta kepastian pasokan dan harga.
Baca Juga: Perang Dingin Kabinet? Menperin Sebut Sri Mulyani Inkonsisten Soal PHK Industri Tekstil
”Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Pada program HGBT, misalnya, Komaidi menjelaskan Kementerian Perindustrian terus mendorong supaya kebijakan ini dilanjutkan dan bahkan jumlah industri penerimanya ditambah. Sebaliknya, pada saat yang sama, Kementerian Keuangan menyadari bahwa program ini kian membebani keuangan negara.
Begitu juga Kementerian ESDM menyadari pentingnya evaluasi program HGBT ini supaya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan terdapat industri lain yang kian terganggu mata rantainya. ”Nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting karena ini adalah penentu supply gas bumi untuk industri,” Komaidi menegaskan.
Salah satu acuan terdekat terkait pentingnya kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan dan optimalisasi gas bumi adalah Thailand. ”Pemerintah Thailand menjamin adanya marjin yang layak untuk semua elemen mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, badan usaha pengelola infrastruktur sampai ke pembelinya. Ada jaminan pasokan,” Komaidi menjelaskan.
Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, mengatakan program HGBT saat ini sedang dalam proses evaluasi sampai Agustus 2024. Salah satu poin evaluasi adalah melihat dari sisi penerimaan negara atas pemberlakuan kebijakan ini. ”Dari sisi keuangan negara, Menteri Keuangan menyampaikan sekitar Rp67 triliun sudah digunakan untuk penyesuaian harga ini,” imbuhnya.
