Infografis
Suara.com - Bobolnya national data center atau pusat data nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebabkan terganggunya layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di Indonesia.
Info paling anyar, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengakui kalau layanan imigrasi gangguan karena adanya masalah di Pusat Data Nasional (PDN). “Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik,” kata Menkominfo lewat pesan singkat.
Budi Arie menyebut kalau Kominfo sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Ia juga memastikan kalau tim akan bekerja optimal demi mempercepat pemulihan. "Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan," ucapnya.
Diketahui Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM jadi salah satu instansi yang melaporkan sistem PDN mengalami gangguan. Ditjen Imigrasi pun meminta maaf atas gangguan layanan tersebut karena berdampak ke seluruh layanan keimigrasian.
"Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian," kata mereka lewat Instagram @ditjen_imigrasi, Kamis (20/6/2024).
Terganggunya layanan imigrasi hanyalah satu dari banyaknya dampak buruk yang bisa ditimbulkan akibat kebocoran data nasional. Dampak mengerikan lainnya adalah kehilangan data pribadi dan terganggunya keamanan nasional.
Data pribadi warga negara, seperti informasi identitas, rekam medis, dan data keuangan, dapat terekspos. Ini bisa mengarah pada pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi.
Informasi sensitif yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, seperti data intelijen, rencana strategis, dan informasi personel militer, bisa jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab atau musuh negara. Ini dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.
Kemudian, kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar baik bagi pemerintah maupun warga negara. Biaya pemulihan, kompensasi, dan peningkatan keamanan siber bisa sangat mahal. Kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah dan institusi nasional bisa menurun. Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan menghambat investasi serta perkembangan bisnis.
Baca Juga: NTT Bangun Pusat Data Baru di Indonesia, Janjikan Energi Terbarukan
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
