Infografis
Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut bersuara soal isu dugaan tak terpilihnya salah satu petinggi Muhammadiyah menjadi Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI).
Isu ini digadang-gadang menjadi pemicu PP Muhammadiyah memindahkan seluruh dananya dari BSI ke bank syariah lainnya.
Seperti dilansir dari akun X resminya @msaid_didu, Jumat (21/6/2024), Said Didu menyebut, gagalnya petinggi Muhammadiyah mengisi jajaran komisaris BSI bukan kesalahan manajemen.
Akan tetapi, itu kesalahan pemeritah sebagai pemegang saham pengendali BSI.
“Ini bukan salah manajemen BSI tapi salah pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN atau Presiden," tulis Said Didu.
Dirinya melanjutkan, penunjukkan komisaris BUMN itu merupakan wewenang pemegang saham pengendali dalam hal ini pemerintah.
"Karena yang mengangkat Komisaris BUMN adalah Menteri BUMN atas arahan atau persetujuan Presiden," kata Said Didu.
Sebagai informasi, keputusan pengurasan dana berasal dari memo Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 tertanggal 30 Mei 2024. Memo itu ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti.
Dalam memo itu disebutkan PP Muhammadiyah akan mengalihkan dana di BSI ke Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah.
Baca Juga: Jadi Bank Elit dengan Kapitalisasi Pasar Tinggi, BSI Masih Layani UMKM?
Seperti dilansir Antara, Kamis (6/6/2024), Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas menyebut selama ini dana organisasi mayoritas berada di BSI, sedangkan dana di Bank Syariah lain masih minim.
