“Untuk pembangunan Istana progresnya telah di 71,82 persen, sedangkan Kantor Presiden progresnya 84 persen, kemudian ada juga Sekretariat Presiden, mess Paspampres, dan pendukungnya dengan progres 89 persen,” jelas Cakra.
Pembangunan IKN, dijelaskan Cakra juga menemui tantangan yang harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlangsungan.
“Kami memperhatikan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, aspek pencemarannya kami tekan seminimal mungkin, dan kami coba kendalikan supaya tidak terjadi pemotongan pohon. Jika ada, harus diganti dengan pohon yang lebih banyak,” tambah Cakra.
Sejalan dengan harapan IKN sebagai kota pintar dan melibatkan partisipasi masyarakat, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, menyampaikan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki program dari Pemerintah Daerah bernama “Smart Kampung”.
Melalui Smart Kampung, berbagai layanan dihadirkan untuk masyarakat. Budi menyebut ruang lingkupnya mencakup pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, informasi hukum, pendidikan dan seni budaya, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Jadi, kami memberdayakan potensi yang ada di Banyuwangi dari bawah yaitu desa. Kemudian Smart Kampung juga kami branding sebagai super apps untuk melayani masyarakat,” jelas Budi.
Terkait partisipasi publik, content creator seputar konstruksi di Indonesia, Wawan Puji Siswanto menyampaikan bahwa masyarakat khususnya para pembuat konten penting untuk terlibat membagikan informasi. Termasuk soal IKN.
“Sebagai content creator diharapkan kita dapat memberi informasi yang positif dan update progres terkait IKN. Saya sendiri sebagai content creator dunia konstruksi, saya memiliki kewajiban untuk memberitakan penyeimbang hoaks. Juga, sebagai informasi bagi para investor,” jelas Wawan.
Baca Juga: Banyak Lelang Paket Pekerjaan di IKN, Menteri PUPR Layangkan kepada WNI di Uzbekistan