Infografis
Suara.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa politik tak dapat dipisahkan dari BUMN. Pasalnya, BUMN memiliki hubungan erat dengan kebijakan dan keputusan-keputusan besar yang memerlukan persetujuan DPR.
Pernyataan tersebut untuk menanggapi banyaknya pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi komisaris di beberapa BUMN, Mulai dari Bank Syariah Indonesia, Pertamina, hingga MIND ID.
"BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah. Wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, nggak ada larangan," ujar Arya kepada wartawan yang dikutip Jumat (14/6/2024).
Arya melanjutkan, sebenarnya latar belakang politik tidak menjadi masalah selama pihak yang ditunjuk menjadi komisaris tersebut kompeten.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Diperingatkan, Program Makan Siang Bisa Ancam Keuangan Negara
"Yang kedua, mereka kalau selama itu kompeten ya tidak ada masalah dong. Jadi latar-latar belakang itu sehingga kita nggak bisa katakan bahwa kalau politik gak boleh, dan wajar juga, karena BUMN ini juga butuh dukungan politik," jelas dia.
Selain itu, Arya menyebut, kebutuhan akan dukungan politik ini dikarenakan banyak kebijakan dan keputusan BUMN yang harus melalui persetujuan DPR, seperti merger, holding, IPO, pembubaran, hingga penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penugasan.
"Mau merger, DPR, mau holding, DPR, mau IPO, DPR, mau dibubarkan, DPR. Mau dapat PMN, penugasan, DPR. Jadi banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan sama politik, berbeda dengan swasta," beber dia.
Arya pun menegaskan bahwa unsur politik tak dapat dihindari dalam BUMN selama keputusan-keputusan vital masih berkaitan dengan politik di DPR.
"Memang zamannya Pak SBY nggak ada orang politik? Memang zaman Gus Dur nggak ada orang politik? Memang zamannya Pak BJ Habibie nggak ada? Zamannya Bu Megawati nggak ada? Semua, zaman Pak Jokowi pun sebelumnya ada. Jadi gak usah dipertentangkan lalu kita jadi ‘wah nggak boleh’. Hei, jangan lupa, banyak keputusan kebijakan di BUMN itu tergantung pada DPR. Jadi jangan samakan dengan swasta, jangan samakan," imbuh dia.
Baca Juga: Prabowo Diminta Kembalikan Peran Negara Untuk Bangun Ekonomi Rakyat
Meskipun demikian, Arya mengingatkan bahwa profesionalisme harus tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan BUMN.
"Kita harus jaga profesionalisme, tapi kita tidak boleh munafik dan tidak boleh menafikkan bahwa unsur politik tidak masuk dalam BUMN," pungkasnya.
