Infografis
Suara.com - Masalah data yang berkepanjangan menjadi hambatan utama dalam pengambilan kebijakan pangan di Indonesia, kondisi ini terus terjadi hingga saat ini.
Untuk itu pemerintah saat ini sedang menggodok Satu Data Pangan sebagai data master yang akan digunakan para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan sektor pangan di Indonesia.
Chief Data and Governance Officer Satu Data Indonesia Bappenas/PPN Dini Maghfirra mengatakan nantinya Satu Data Pangan diharapkan dapat memecahkan masalah pertanian di RI, sehingga masalah stok hingga harga pangan tidak terjadi dikemudian hari.
"Sekarang kita sedang membuat Satu Data Pangan, tapi kita terlebih dahulu mencari produsen data yang memang biasa menghasilkan data (pertanian) agar kebijakan yang dikeluarkan akurat," kata Dini dalam forum diskusi Ruang Gagasan bertajuk 'Pertanian Cerdas Untuk Masa Depan Generasi Muda' yang diselenggarakan Core Indonesia X Suara.com secara virtual pada Kamis (13/6/2024).
Baca Juga: Masalah Pangan RI: Terjebak dalam Pusaran Harga
Untuk itu, Maghfirra juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam mencapai data pangan yang akurat untuk mencapai kemandirian pangan nasional.
"Kita harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan." katanya.
Salah satu contoh permasalahan data pangan yang kerap terjadi adalah data produksi padi. Data dari BPS dan Kementerian Pertanian seringkali berbeda, sehingga membingungkan para pemangku kepentingan.
Hal ini terkadang membuat sulit untuk mengetahui berapa banyak padi yang sebenarnya diproduksi di Indonesia, yang berakibat pada kesulitan dalam menentukan kebijakan yang tepat terkait impor beras.
Selain itu kata Dini pemerintah juga tengah menggodok digitalisasi data pangan yang akan menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan data yang akurat dan mudah diakses, berbagai pihak terkait dapat mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam pengelolaan pangan.
Baca Juga: Gaji Masyarakat RI Masih Timpang, 40 Juta Orang Masih Dapat Upah di Bawah Rp 5 Juta
"Digitalisasi data pangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan digitalisasi data pangan dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.
